Network
Pedoman Tangerang - Kabupaten Tangerang mencatat pencapaian luar biasa dalam penerimaan pajak daerah hingga akhir Mei 2024 dengan total penerimaan mencapai ± Rp1,2 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,01% atau Rp99 miliar secara tahunan (year-on-year/yoy) yang tercatat sebesar ± Rp1,1 triliun pada tahun 2023.
Pj Bupati Tangerang Andi Ony pun mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil kolaborasi yang solid antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang serta dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena dengan peningkatan penerimaan pajak ini, program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam APBD dapat berjalan optimal,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tangerang berhasil menjaga stabilitas fiskalnya selama dua tahun terakhir. “Kapastias fiskal kita sangat baik, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita sudah melebihi dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa kita mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri,” jelas Andi Ony.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai ± Rp 8 triliun merupakan pencapaian yang luar biasa. “Semoga kondisi ini terus berkembang agar APBD kita benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Dirinya mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah patuh terhadap kewajibannya. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen para wajib pajak dalam meningkatkan PAD.
“Dengan meningkatnya PAD, kita bisa terus melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk upaya mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
Pj Bupati juga menambahkan, sebagai bentuk apresiasi terhadap para wajib pajak, Pemkab Tangerang pun rutin mengadakan acara Pak Jaka Award. Kegiatan yang sudah berlangsung kali ketiga ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pengelolaan pajak daerah.
