Network
Pedoman Tangerang - Masyarakat Kota Serang meminta aturan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sejumlah bahan pokok atau sembako dibatalkan.
Mereka keberatan atas rencana tersebut karena dinilai malah akan semakin menyengsarakan wong cilik.
Seperti diketahui, rencana pengenaan PPN itu tertuang dalam draft RUU tentang Perubahan Kelima atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Baca Juga: Warga Karang Tengah Tangerang Dihebohkan dengan Penemuan Jasad Bayi Didalam Plastik
Salah seorang tukang ojek pangkalan (opang) yang biasa mangkal di Patung Polisi, Kemang, Kecamatan Cipocok Jaya, Fatoni mengaku, sangat keberatan apabila komoditas kebutuhan pokok yang biasa dibeli dikenakan pajak.
Sebab pungutan pajak itu otomatis bakal makin menambah pengeluaran kebutuhan pokoknya.
Terlebih saat ini ekonomi masyarakat tengah terpuruk lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tak Kuat Menahan Birahi, Seorang Pria Perkosa Teman Sendiri di Pasar Kemis Tangerang
“Sangat keberatan sekali. Kalau barang-barang pokok dikenakan pajak. Harusnya jangan kan udah dikenakan pajak dari pabrik atau distributornya, masak dipotong pajak lagi. Mau makan apa anak istri saya,” ujar Fatoni, Jumat 11 Juni 2021.
Fatoni menegaskan, keluhan yang disampaikannya sangat beralasan mengingat penghasilannya tidak menentu dan bisa dibilang sangat pas-pasan. Terlebih ia memiliki enam anggota lainnya yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya.
“Penghasilan saya kalau dirata-ratakan Rp50 ribu sehari. Anak saya ada lima orang, yang sekolah tiga orang, SMA swasta, SMP Negeri, dan SD Negeri. Kalau dihitung-hitung kebutuhan buat sebulan sekitar Rp3 jutaan. Penghasilan saya cuma Rp1,5 juta sebulan, berarti kan kurangnya banyak,” ungkap dia.
Baca Juga: Viral, Bocah 3 Tahun Hobi Makan Batu Bata dan Pasir
Iyan, salah seorang pedagang beras di Pasar Induk Rau (PIR) mengaku,sangat keberatan apabila komoditas yang ia jual dikenakan PPN. Pasalnya, saat ini saja dagangannya sedang sepi pembeli.
“Sekarang aja sejak korona pembelinya sepi, ditambah lagi mau dikenakan pajak, kayak apa nantinya. Kalau kita sebagai pedagang ya mending jangan dipajakin lah. Apabila aturan mengenai pajak itu diberlakukan nantinya akan berimbas kepada harga-harga yang lain,” kata Iyan ditemui di PIR, Jumat 11 Juni 2021.***
