Network
Pedoman Tangerang - Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran kerajaan atau kesultanan. Termasuk juga peran Kesultanan Buton yang berada di Sulawesi Tenggara. Sayangnya, keberadaan kerajaan dan kesultanan ini hampir dilupakan.
Kesultanan Buton dahulu dikenal sebagai kerajaan. Namun, status itu beralih menjadi kesultanan bercorak Islam pada masa pemerintahan raja ke-6, yakni La Kilaponto atau Raja Murhum (1491-1537).
Kerajaan Buton berdiri dari kedatangan orang-orang Melayu ke wilayah Buton pada akhir abad ke-13 M.
Ada empat tokoh Melayu yang datang namun tidak bersamaan, yaitu Sipanjongan, Sijawangkati, Simalui, dan Sitamanajo. Mereka membawa pengikut masing-masing.
Baca Juga: Kunjungi Buton Pos, LaNyalla Singgung Amandemen ke-5 Konstitusi dan Aspal Buton
Pada tahun 1332 M, desa-desa bentukan bangsa Melayu dan komunitas-komunitas adat yang sudah ada sebelumnya bercampur sehingga berdirilah Kerajaan Buton. Raja pertama kerajaan Buton adalah seorang perempuan, bergelar Rajaputri Wa Kaa Kaa.
Sebelum menjadi kerajaan Islam, Buton diduga dipengaruhi ajaran Hindu dan Budha dari Kerajaan Majapahit. Sebab dalam kitab Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca, disebutkan adanya Pulau Butuni untuk menjelaskan Pulau Buton yang merupakan salah satu wilayah yang ditaklukkan Gadjah Mada.
Agama Islam berkembang pesat di Buton ketika pemerintahan Sultan Murhum, atau Sultan Muhammad Isa Khalifatul Khamis.
Setelah masa-masa pemerintahan Islam itu, Kesultanan Buton mulai diakui di Nusantara. Bahkan hingga ke jaringan kekhalifahan kesultanan dunia. Sultan Buton pun dianugerahi gelar Khalifatul Khamis oleh Khalifa Otsmaniah, gelar yang umum digunakan oleh para sultan dalam jaringan kekhalifahan Otsmaniah.
