Network
Pedoman Tangerang - Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi menyoroti masalah komunikasi publik dalam rapat terbatas, Jumat, 16 Juli 2021. Jokowi meminta agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat mampu melahirkan optimisme dan ketenangan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan penilaian Jokowi itu tepat karena komunikasi publik yang berkaitan dengan Covid-19 selama ini jauh dari pesan-pesan yang berisi optimisme dan ketenangan.
Menurut dia, komunikasi ala pemerintah lebih dominan berisi pesan-pesan yang memuat kepentingannya daripada kepentingan masyarakat.
"Akibatnya, komunikasi yang dikembangkan lebih banyak berisi paksaan, baik berupa sanksi, ancaman, kekhawatiran, atau ketakutan. Penyampaian pesan-pesan semacam ini disebut komunikasi koersif," kata Jamiluddin kepada Pedoman Tangerang, Senin, 19 Juli 2021.
Baca Juga: Ketua DPR RI Minta Teguran Presiden soal Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Serius Dijalankan
Komunikasi koersif semakin banyak mengemuka sejak pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se Jawa - Bali.
Jamiluddin mengatakan pesan-pesan yang memuat sanksi dan ancaman begitu dominan sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan dirundung ketakutan.
Padahal, dalam berbagai riset menunjukan, pesan-pesan menakutkan (koersif) tidak efektif digunakan kepada khalayak yang mengalami situasi krisis. Khalayak seperti ini dalam jangka panjang sudah hilang rasa takutnya.
"Jadi, kepada khalayak seperti itu diberikan pesan-pesan koersif justeru akan menjadi bumerang. Publik akan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup dan kehidupannya," ujar Jamiluddin.
