Network
“Wacana yang berkembang saat ini usulan SKK Migas akan menjadi Badan Usaha Khusus Migas. Itu sejalan dengan amar putusan MK atas JR UU Migas sembilan tahun lalu. MK memutuskan bahwa BP Migas selain sebagai regulator juga memiliki fungsi sebagai operator, sehingga sumber daya migas nasional dikelola secara optimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sambil menunggu revisi UU Migas maka dibentuklah lembaga sementara yakni SKK Migas,” jelas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan ke depan pengelolaan migas mulai dari hulu hingga hilir harus tuntas diatur dalam UU Migas yang baru dengan kelembagaan yang kokoh. UU Migas harus bisa mengintegrasikan dan mensinergikan proses hulu dan hilir tersebut dengan baik agar negara bisa mendapatkan nilai lebih optimal.
"Ini saat yang tepat bagi kita semua untuk segera merumuskan salah satu sektor strategis nasional. Sektor migas ini harus bisa kita maksimalkan untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat," tegas Mulyanto.***
