Terkait Kasus Pemerasan hingga Tambang Ilegal Petinggi Polri, Margarito Minta Jokowi dan Mahfud Turun Gunung

- 24 November 2022, 13:30 WIB
Kasus Pemerasan hingga Tambang Ilegal Petinggi Polri, Margarito Minta Jokowi dan Mahfud Turun Gunung
Kasus Pemerasan hingga Tambang Ilegal Petinggi Polri, Margarito Minta Jokowi dan Mahfud Turun Gunung /ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA/

Pedoman Tangerang - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis angkat bicara soal kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira kepolisian.

Margarito menekankan peran Menkopolhukam Mahfud MD agar bisa bertindak sigap demi perbaikan institusi polri.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tersebut yakin bahwa Mahfud MD mampu menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian.

"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," kata Margarito ketika ditanya oleh wartawan pada Rabu (23/11/2022)

Terkait kasus pemerasan korban pada kasus jam tangan Richard Mille dan dugaan mafia tambang yang didalangi oleh perwira kepolisian, Margarito meminta agar ketegasan Menkopolhukam ditunjukkan kepada publik, sebagaimana ketegasannya pada kasus Ferdy Sambo. 

"Pak Mahfud sebagai menteri membantu presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," paparnya.

"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu (pemerasan dan mafia tambang -red) kepada presiden dan meminta approval kepada presiden. Dengan begitu maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," tambahnya.

 

Dukungan dan Atensi Presiden 

Kasus pemerasan korban jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno belakangan memang disorot oleh publik.

Belum usai kasus pemerasan tersebut diusut tuntas, muncul di media sosial video seorang mafia tambang yang bernama Ismail Bolong.

Dalam pengakuannya, Ismail Bolong berkata bahwa ia menyetorkan uang milyaran rupiah kepada Kabareskrim Kom Jen Pol Agus Andrianto.

Menurut Margarito Kamis, kedua kasus ini sangat serius. Sebab pelanggaran hukum yang sudah terkuak ke muka publik, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada institusi polisi.

Ia berharap agar Mahfud MD segera melapor dan meminta atensi pada Presiden Joko Widodo dan meyakini bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting.

"(Mahfud) harus laporkan detail kasus yang sudah dia tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita," dosen hukum Universitas Khairun Ternate itu.

Bagaimanapun viralnya kasus ini di media sosial, menurut Margarito Mahfud MD harus mendapat dukungan dan atensi Presiden untuk menindak para oknum tersebut.

"Saya berpendapat ini harus ada atensi dari Pak Presiden. Tentu saja sebagai pembantu (Menteri), Pak Mahfud berada di depan untuk mengimplementasikan sikap Presiden.

Bagi Margarito Kamis, tak mungkin kasus ini diacuhkan oleh pemerintah, sebab skandal ini sudah merebak kemana-mana.

"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih," katanya.

"Atau presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," pungkasnya.***

Editor: R. Adi Surya


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah