Network
Pedoman Tangerang - Komite Pengacara Untuk HAM dan Penguatan Demokrasi (KPUHPD), Abusaid Pelu, tak habis pikir dengan penunjukan Irjen Pol Andi Rian Djajadi sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Padahal, kata dia, Andi Rian menjadi kontroversi lantaran diduga terlibat dalam kasus pemerasan oknum polisi terhadap pelapor kasus penipuan arloji Richard Mille.
"Kenapa sih orang-orang yang selama ini oleh publik penuh dengan kontroversi, kok dipromosikan lagi jadi Kapolda? Apa sih prestasinya dia (Andi Rian) dibanding yang lain, yang kerja dalam diam, yang tidak asal senang?," kata Abusaid saat dihubungi wartawan, Kamis (27/10/2022).
Dugaan pemerasan oknum Polri terhadap korban penipuan jam tangan mewah Richard Mille mencuat setelah sebuah dokumen berisi diagram beredar di media sosial beberapa hari lalu.
Di dalamnya ada sejumlah nama petinggi Polri, antara lain Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim.
Dalam diagram itu disebutkan bahwa Andi Rian Djajadi saat menjabat Dirtipidum menerima uang sebesar 19.000 dolar Singapura (SGD) dari Tony Sutrisno, pelapor kasus penipuan arloji Richard Mille.
Uang itu diduga merupakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh bawahan Andi Rian, Kombes Pol Rizal Irawan. Adapun proses penyerahan duit itu dilakukan di ruangan pribadi Andi Rian.
Menurut Abusaid, jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin melakukan bersih-bersih institusinya, harus dimulai dari Mabes Polri. Ini mengingat bahwa skandal Kepolisian yang terjadi akhir-akhir ini kerap melibatkan pejabat utama di tempat itu.
"Seharusnya di internal polisi kalau Pak Kapolri itu mau bersih-bersih kerja, mulai dari Mabes Polri," kata dia.
Abusaid menyarankan Sigit agar membuat sistem kontrol baru di institusi Polri. Caranya adalah memasang kamera pengawas atau CCTV di ruangan-ruangan pejabat kepolisian mulai dari tingkat unit, direktorat, hingga pucuk pimpinan.
