Network
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti potensi pemberian subsidi ke salah sasaran, terutama basis data yang tidak jelas untuk menentukan konsumen mana untuk pemberian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Proses verifikasi dan akurasi data penerima jenis BBM penugasan itu pun masih menyisakan sejumlah celah. Apabila pemerintah menargetkan hanya nelayan atau UMKM yang boleh membeli Solar, seharusnya data konsumen yang disasar sudah tersedia. Lengkap dengan nama dan alamat setiap rumah tangga.
Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM bersubsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu.
"Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detail nya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan," ujar Bhima.
Bolong-bolong aturan itu, berpeluang membuka celah untuk kecurangan oknum yang ingin menjual Pertalite dan Solar bersubsidi kepada pelaku industri atau pihak yang tidak berhak.
Di samping berisiko tak tepat sasaran, pemerintah perlu memperhatikan secara ekstra keamanan data-data pribadi yang dihimpun melalui peraturan ini.
Pasalnya, untuk mendaftar, diperlukan sejumlah data pribadi. Data-data itu nantinya terintegrasi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM.
Selain foto NIK, masyarakat diminta untuk memasukkan foto diri, mobil tampak samping, tampak roda, tampak nopol, dan NPWP.
Meskipun baru saja diluncurkan, Pertamina sudah mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap peredaran aplikasi tidak resmi MyPertamina.
"Aplikasi MyPertamina yang RESMI hanya bisa kamu download dan install dari GOOGLE PLAY STORE dan APP STORE. Selain dari itu, dapat dipastikan kalau itu aplikasi TIDAK RESMI ya," tulis akun Instagram resmi MyPertamina, Kamis, 30 Juni 2022.
