Network
Permasalahan yang diadukuan antara lain Pesangon PHK yang belum dibayarkan, Hak Dana Pensiun yang belum dibayarkan, Tidak Jelasnya Penyelesaian Hutang PT.
Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan Anak Usaha Dapen MNA dan iuran peserta yang tidak dibayarkan MNA ke Dapen MNA.
Baca Juga: Waduh! Kasus Perceraian di Depok Mencapai Angka Ribuan
“Pada rapat audiensi kali ini, selain untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif, juga untuk mengetahui lebih lanjut terkait progress atau perkembangan terkini atas permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh mantan Karyawan Merpati Airlines (Persero).” Lanjut Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah itu.
Pada kesempatan tersebut, juru bicara dari PPEM Ery Wardhana mengharapkan pembentukan tim likuidasi yang akan dibentuk oleh pemerintah harus melibatkan perwakilan dari PPEM dan penjualan aset dan hasilnya nanti dapat dibagikan sesuai dengan porsinya.
"Kami mengharapkan DPD RI dapat menindaklanjuti dengan memanggil Kementerian BUMN untuk mengakomodasi permasalahan ini dan memfasilitasi serta menyelesaikan permasalahan pegawai eks merpati," jelas Ery Wardhana.
Baca Juga: Bukti Spiderman Tobey Maguire dan Andrew Garfield Muncul di Spiderman: No Way Home
Seperti diketahui, anggota PPEM sudah tidak menerima gaji mulai Desember 2013. Kemudian pada tahun 2016.
Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan Program Restrukturisasi Karyawan berupa PHK massal, dengan pembayaran pesangon dicicil dalam 2 tahap.
Cicilan pesangon tahap I dibayarkan sebesar 50 persen, sedangkan cicilan pesangon tahap II diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU) yang janjinya akan dilunasi pada Desember 2018. Tetapi hingga saat ini pembayaran cicilan Pesangon Tahap II tersebut tidak juga dilakukan.
