Network
Pedoman Tangerang – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa KOSGORO 1957 (DPP HIMA Kosgoro 1957) merespon polemik yang timbul di masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam pengadaan laptop untuk siswa sekolah yang menghabiskan uang negara sebanyak triliunan rupiah.
Gamal Bachri Syamsul selaku ketua umum DPP Hima Kosgoro 1957 menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu laptop merah putih adalah kurang bijak disaat pandemi Covid-19.
“Menurut saya proyek pengadaan ini kurang bijak dinilai dari urgensinya di masa pandemi yang sedang berkembang di Indonesia,”ujarnya pada Kamis, 31 Juli 2021.
Baca Juga: DPP Hima Kosgoro 1957 Bagikan Beras Untuk Warga Terdampak Covid-19 dan PPKM Darurat
Gamal juga meminta agar stakeholder terkait dalam hal ini Kemenko Marves Luhut B Panjaitan dan Kemendikbudristek Nadiem Makarim dapat meluruskan polemik terkait harga dan spesifikasi laptop yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat.
“Apalagi terkait soal nilai yang disetujui jauh tinggi dari nilai wajar pasaran dan pihak Kemendikbudristek harus mampu menjelaskan.
Kemudian Gamal memperingatkan agar Kemendikbudristek jangan sampai mendapat citra negatif dari masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Hoaks Corona di Medsos Sulitkan Upaya Bersama Tangani Covid
“Jangan sampai Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi ini justru membawa kesan tidak mendidik bagi masyarakat Indonesia.
Senada dengan Gamal, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP Hima Kosgoro 1957 Rahman Sugidiyanto menyimpulkan agar kebijakan mega proyek pengadaan laptop triliunan rupiah ini harus dibatalkan karena melukai rakyat Indonesia yang berduka di kala pandemi.
“Pemerintah segera batalkan rencana kebijakan mega proyek Laptop Triliunan Rupiah ini baik yang digagas Kemenko Marves dan Kemendikbud Ristek karena dapat melukai perasaan masyarakat yang tengah berduka,” ucapnya.
Baca Juga: DPP Hima Kosgoro 1957 Audiensi dengan Rektor IBI-K57, Fokus Sukseskan Visi Ketum PPK Dave Laksono
Jiki Syafril Ujung, salah seorang Wabendum DPP Hima Kosgoro 1957 yang juga pelaku usaha juga menilai dari spesifikasi yang ditawarkan dengan perkiraan harga sangat jauh dan berpotensi adanya korupsi seperti dalam pengadaan Bansos.
“Spesifikasi yang kami lihat dan harga yang beredar sangat jauh selisihnya, dikhawatirkan akan terjadi korupsi seperti dalam kasus Bansos,”pungkasnya.***
