Network
Pedoman Tangerang - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat sampai akhir Juli. Pemerintah beralasan penyebaran virus masih sangat tinggi hingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk memutus mata rantai.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai perpanjangan pembatasan ini menandakan bahwa PPKM Darurat yang dikoordinir oleh Luhur Binsar Panjaitan sebelumnya gagal.
"Perpanjangan ini menandakan PPKM Darurat yang dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak berjalan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan tetap tingginya kasus Covid-19 di Jawa dan Bali," kata Jamiluddin kepada Pedoman Tangerang, Jumat, 16 Juli 2021.
"Luhut, suka atau tidak, dinilai sudah gagal memimpin PPKM Darurat. Kegagalan itu makin terlihat setelah Luhut menyatakan, Corona varian Delta tak bisa dikendalikan," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: PPKM Darurat Resmi Diperpanjang Sampai Akhir Juli, Muhadjir: Tak Ada Bantuan Sosial
Kegagalan Luhut memutus rantai penularan virus seharusnya disikapi tegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jamiluddin menilai, perpanjangan PPKM Darurat idealnya dipimpin langsung oleh Jokowi.
"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Jokowi mempunyai kewenangan luar biasa," kata dia.
Kewenangan itu, ia melanjutkan, tepat digunakan dikala bangsa dan negara mengalami krisis yang luar biasa akibat pandemi Covid-19.
Jokowi dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa dan negara untuk mengendalikan Covid-19.
