Miris, Lebih 75 Tahun Merdeka Masih ada Seratusan Kabupaten Tertinggal

Pedoman Tangerang - Meski sudah 75 tahun lebih Indonesia merdeka, siapa sangka ternyata masih ada 100 kabupaten yang dikategorikan dengan daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Dari jumlah itu, terdapat 13 ribu lebih desa yang dikategorikan tertinggal. Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan desa selama 6 tahun terakhir mencapai Rp323 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendesa), Kamis, 6 Juni 2021. Menurut Sigit, selain penambahan anggaran, Kemendesa juga harus mengevaluasi efektifitas program-program pengentasan daerah tertinggal yang selama ini sudah dilakukan.

"Sangat memprihatinkan, kita sudah 75 tahun lebih merdeka tapi masih ada 79 kabupaten tertinggal dan 21 kabupaten sangat tertinggal. Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seharusnya sudah tidak ada lagi kabupaten tertinggal. Tapi kenapa sampai 75 tahun lebih kita merdeka, kita belum juga sejahtera dan masih banyak kabupaten dan desa tertinggal," kata Sigit.

Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Timnas Sepak Bola Indonesia Fokus ke Kualifikasi Piala Dunia 2022

Untuk mengentaskan daerah tertinggal, menurut Sigit, tak hanya dibutuhkan anggaran yang cukup tapi juga usaha percepatan pencapaian sasaran pokok pembangunan Daerah Tertinggal serta penyelesaian berbagai permasalahan di daerah tertinggal.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo.

"Untuk bisa menang melawan kemiskinan dan ketertinggalan, dibutuhkan strategi yang radikal, selain skema pendanaan yang bersifat afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Tapi, sudah hampir Rp323 triliun dana desa yang dikucurkan masih banyak desa tertinggal," jelasnya.

"Belum lagi program-program lain seperti BUMDes. Efektifkah penggunaan dana ini? Ini yang harus dievaluasi Kemendesa. Kita berharap saat usia bangsa Indonesia 80 tahun tidak ada lagi cerita kabupaten dan desa tertinggal, " tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Baca Juga: Kuota Haji Belum Jelas, DPR Minta Presiden Jokowi Turun Tangan