Bansos Bermasalah, Pengamat: Risma Harusnya Tetapkan Standar Kualitas

21 Agustus 2021, 16:30 WIB
Bansos Bermasalah, Pengamat: Risma Harusnya Tetapkan Standar Kualitas /Foto: Instagram @tri_rismaharini_kemensos

Pedoman Tangerang - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini harus menetapkan standar kualitas bansos.

Tujuannya, agar bansos yang diberikan pemerintah kepada warga miskin tak lagi bermasalah. Diketahui hingga saat ini masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

"Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan. Standar itu tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan," kata pria yang akrab disapa Jamil ini kepada Pedoman Tangerang, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Jamil menerangkan, kasus bansos bermasalah sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusinya sudah baik.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang Lagi, DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Bansos

"Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah," kata Jamil.

Selain itu, ia melanjutkan, sistem pengawasan Kementerian Sosial terhadap jalannya bansos juga masih lemah. Kalau sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini.

"Karena itu, peluang beras tak layak dan daging ayam busuk seharusnya tak layak keluar bila sistem pengawasannya baik," ujar Jamil.

Menurut Jamil, persoalan seperti itu sudah terjadi sejak dulu. Seolah-olah orang miskin tak layak mendapat bansos yang layak.

Baca Juga: Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Memohon Dibebaskan

Perspektif itu yang harus diubah, sebagaimana sudah dilakukan di Jakarta. Di DKI Jakarta, kata dia, warga mendapat beras kualitas premium. Warga menilai berasnya enak dan pulen.

Selain itu, Jamil mengatakan Risma juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan bansos.

"Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah," ujarnya.

Jika hal itu tidak diperbaiki, Jamil menambhakan, masalah yang sama akan terus berulang.***

Editor: Alfin Pulungan

Tags

Terkini

Terpopuler