Pedoman Tangerang - Menteri Koordinador Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog.
Hal ini ia sampaikan dalam Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis, 15 Juli 2021.
“Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku dirinya cukup intens berdialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik kalangan agamawan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD. Menurutnya, semua mendukung Papua dibangun dengan damai.
Baca Juga: TNI Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.
Mahfud menjelaskan posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.
Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Mahfud dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK.
Mendengar paparan Mahfud dan beberapa pejabat terkait, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tanthowi Yahya mengapresiasi inisiatif Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini dan berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin.
Baca Juga: Kepolisian Jamin Keamanan PON XX Papua, Kapolda: Tak Semua Papua Seperti Itu
“Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” ujar Tanthowi.
Ia juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak, tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.
Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan tentang Papua.
Baca Juga: Terima Aspirasi DPRD Papua Barat, Aleg PKS: Papua Adalah Tanah Kita Bersama
Menanggapi hal itu, Mahfud menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua.
"Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkasnya.***