Demokrat Ingatkan Pejabat Tak Sembarangan Beri Pernyataan Soal Papua

- 15 Juli 2021, 15:30 WIB
Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal ancaman akan memindahkan Aparatur Sipin Negara ke Papua menuai reaksi dan kecaman dari masyarakat.
Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal ancaman akan memindahkan Aparatur Sipin Negara ke Papua menuai reaksi dan kecaman dari masyarakat. /Situs Resmi Partai Demokrat

Pedoman Tangerang - Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal ancaman akan memindahkan Aparatur Sipin Negara ke Papua menuai reaksi dan kecaman dari masyarakat. 

Pernyataan tersebut disampaikan Risma ketika dalam kunjungan ke Balai Wyataguna Bandung, Selasa 13 Juli 2021.

Penyampaian Risma dianggap provokatif, rasis dan diskriminatif kepada masyarakat Papua.

Dimana menempatkan Papua seakan-akan sebagai tempat pembuangan manusia dan itu dinilai sangat merendahkan martabat rakyat Papua.

Baca Juga: Lagi PPKM Malah Putus Cinta? Ini Saran Aktivitas Agar Hatimu Enggak Galau

"Itu memang masuk kategori logika yang agak diskriminatif dalam melihat ke-Indonesiaan," tegas politisi Partai Demokrat Anwar Hafidz dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 15 Juli 2021. 

Menurutnya, disadari atau tidak, sengaja atau tidak, pernyataan Mensos Tri Rismaharini turut mewarnai cara berpikir pejabat di Jakarta terhadap Papua. Sepatutnya, siapapun yang menjadi pejabat di negeri ini berfikir jernih dalam menyampaikan statement sekecil apapun terkait Papua. 

Di sisi lain, saat ini Pemerintah bersama DPR RI tengah berjuang bagaimana menegakkan keadilan di Bumi Cenderawasih melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Yang mana RUU hari ini diketok menjadi UU Otsus Papua melalui Rapat Paripurna. 

Baca Juga: Ini Penjabaran Puan Tentang Kinerja DPR di Masa Sidang Kelima 2020-2021

"Revisi UU Otsus Papua adalah bagian dari kerja keras Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya semua pejabat seirama soal ini, tidak memberikan statemen yang bisa diartikan menyakiti rakyat Papua," tegasnya. 

Halaman:

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x