Bansos Telat Cair, DPR: Pemerintah Tunggu Rakyat Kelaparan

14 Juli 2021, 18:00 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengritik lambatnya pencairan bansos sepanjang PPKM Darurat diberlakukan. Ia berujar pemerintah seolah menunggu rakyat kelaparan. /Foto: dpr.go.id.

Pedoman Tangerang - Pemerintah berencana memberikan bansos kepada masyarakat menyusul berlakunya PPKM Darurat

Awalnya, PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Tapi setelah 10 hari berjalan bansos tak kunjung cair. Pemerintah malah berancang-ancang ingin memperpanjang PPKM Darurat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan semestinya bansos harus cair sebelum pemberlakukan PPKM Darurat.

"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?," ujar Netty dalam keterangannya, Rabu, 14 Juli 2021.

Baca Juga: Cek Bansos BST dan Beras 10 Kg di cekbansos.kemensos.go.id

Rencana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan, menurut Netty, akan mempengaruhi mentalitas masyarakat yang bergantung pada pemasukan kerja harian.

Netty mendesak pemerintah segera menunaikan janji bansos. Kebiasaan pemerintah, kata Netty, selalu menunggu kritik dan teguran dari masyarakat baru bertindak.

"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," ujarnya.

Baca Juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, KSPI: Ancaman PHK di Depan Mata

Saat ini, kata Netty, banyak masyarakat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.

“Mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.

"Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," pungkasnya.***

Editor: Alfin Pulungan

Tags

Terkini

Terpopuler