Network
Wickremesinghe menjadi penjabat presiden setelah Rajapaksa melarikan diri dari Sri Lanka pada Rabu, terbang pertama ke Maladewa dan kemudian ke Singapura. Kantor perdana menteri mengatakan Wickremesinghe dilantik pada hari Jumat sebagai presiden sementara oleh Ketua Hakim Jayantha Jayasuriya.
Sri Lanka kekurangan uang untuk membayar impor kebutuhan pokok seperti makanan, pupuk, obat-obatan, dan bahan bakar untuk 22 juta penduduknya. Penurunan ekonominya yang cepat menjadi lebih mengejutkan karena, sebelum krisis ini, ekonomi telah berkembang, dengan kelas menengah yang tumbuh dan nyaman.
Protes menggarisbawahi kejatuhan dramatis klan politik Rajapaksa yang telah memerintah Sri Lanka selama hampir dua dekade terakhir.
Pendeta Jeewantha Peiris, seorang imam Katolik dan pemimpin protes, mengatakan negara itu telah “melalui perjalanan yang sulit.”
“Kami senang sebagai upaya kolektif karena perjuangan Sri Lanka ini diikuti oleh seluruh warga Sri Lanka, bahkan diaspora Sri Lanka,” ujarnya.
Para pengunjuk rasa memasak dan membagikan nasi, susu, makanan yang dinikmati orang Sri Lanka untuk merayakan kemenangan, setelah Rajapaksa mengundurkan diri. Di lokasi protes utama di depan kantor presiden di Kolombo, orang-orang menyambut baik pengunduran dirinya tetapi bersikeras bahwa Wickremesinghe juga harus minggir.
“Saya senang Gotabaya akhirnya pergi. Dia seharusnya mengundurkan diri lebih awal, tanpa menimbulkan banyak masalah,” Velayuthan Pillai, 73, seorang pensiunan pegawai bank, mengatakan ketika lagu-lagu patriotik bergema dari pengeras suara.
“Ranil adalah pendukung Gotabaya dan Rajapaksa lainnya. Dia membantu mereka. Dia juga harus pergi,” tambahnya.
Sri Lanka tetap menjadi tong bubuk, ekonominya hancur. Dan militer memperingatkan pada hari Kamis bahwa mereka memiliki kekuatan untuk merespons jika terjadi kekacauan – sebuah pesan yang menurut sebagian orang tidak menyenangkan.
Abeywardana, Ketua Parlemen, mendesak masyarakat untuk “menciptakan suasana damai untuk menerapkan proses demokrasi parlementer yang tepat dan memungkinkan semua anggota Parlemen untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan berfungsi secara bebas dan hati-hati.”***
