Network
"Memang kita tahu bahwa pendidikan, kesehatan dan transportasi adalah tanggung jawab sosial Pemerintah, terutama kesehatan. Karena itu jika BPJS merugi, seharusnya pemerintah tidak membebankannya kepada pihak lain," kata Nurjaman pada 23 Mei 2024.
Ia mengatakan jika pemerintah bersedia mencover makan siang gratis dari dana APBN, kenapa masalah BPJS yang jelas-jelas penting tidak dicover besar-besaran?
Menyinggung iuran yang harus ditanggung oleh pengusaha, Nurjaman mengatakan bahwa iuran 4% iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada BPJS itu sudah cukup besar.
"Pengusaha tidak hanya membayar iuran BPJS kesehatan, tetapi juga iuran ketenagakerjaan. Kami sebenarnya tidak masalah atas kewajiban ini, tetapi Pemerintah setidaknya memberi kami keringanan atau kebijakan yang menguntungkan bagi pelaku usaha," katanya.
Nurjaman menjelaskan keadaan ekonomi nasional belakangan ini tidak begitu cerah.
Kelesuan ekonomi ini pasti juga dirasakan oleh setiap pelaku usaha, karena itu Nurjaman meminta kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil tiap keputusan.
Ia mengkhawatirkan dalam rencana kenaikan atau premi BPJS, lembaga tersebut tidak menghadirkan para stakeholder untuk berembuk.
"Kami berharap kepada perwakilan pengusaha yang duduk sebagai dewan pengawas BPJS, setidaknya bisa menyampaikan kondisi rill dilapangkan dan kemampuan pengusaha agar premi tersebut tidak merugikan pelaku usaha tanah air jikalau mengalami kenaikan," tegasnya.
Diketahui Presiden telah mengeluarkan Perpres no. 59 tahun 2024 yang mengatur tentang jaminan sosial.
Presiden sendiri berjanji tidak akan ada kenaikan BPJS selama 2024 ini, namun ia juga menyerahkan kenaikan tarif iuran kepada lembaga BPJS tersebut.
