Dradjad Hari Wibowo Kritisi Pemerintah: Adanya Larangan Total Ekspor CPO Justru Pemerintah Merugi

Pedoman Tangerang - Penghasilan sawit Indonesia memiliki porsi yang besar, larangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dinilai justru akan merugikan pemerintah. 

Dradjad menuturkan, angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp70 triliun melalui PE. 

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp20 triliun per bulan.

Baca Juga: Sinopsis Drakor The Killer's Shopping List Eps 1 Sub Indo: Tayang Di tvN dan Netflix

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” urai ekonom senior Dradjad Wibowo, Kamis 28 April 2022. 

"Kalau per tahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” imbuhnya.

Terlebih, kata Dradjad, saat ini muncul pengenaan tarif pajak, maka penghasilan pemerintah dari sawit bisa di atas 40 persen.

Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.