Network
Pedoman Tangerang - Untuk mengokohkan pasokan dan supply listrik dalam negeri, akhirnya pemerintah secara resmi melarang kegiatan ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin melalui surat yang ditandatangani olehnya.
Menurut Ridwan, kurangnya pasokan batu bara nasional akan berdampak pada pemadaman 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat dan industri wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
Baca Juga: Pria Pembawa Senjata Api di Tangsel Jadi Incaran Polisi
Karena itulah pemerintah mengambil langkah tegas untuk melarang ekspor batu bara meski harga batu bara saat ini tengah melambung tinggi.
Kebijakan ini direspon positif oleh Wakil Rakyat, Ahmad Muzani. Selaku anggota DPR RI, ia mengatakan bahwa langkah pemerintah sudah tepat.
Ia menuturkan jika saat ini harga batu bara tengah melambung tinggi dan ini akan berpengaruh pada supply listrik dalam negeri yang masih bergantung pada energi fosil.
Baca Juga: Zikri Daulay Tertangkap Mencium Seorang Perempuan, Instagram Saudaranya Langsung Diserang Netizen
"Larangan ekspor batu baru yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar. Karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi supply energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional," kata Muzani pada Minggu, 2 Januari 2021.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu memperhatikan kepentingan nasional.
"Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional," imbuhnya.
Baca Juga: MUI Sarankan Masyarakat Menyayangi Anak Yatim Ketimbang Boneka Arwah
Menurut Muzani, keputusan larangan ekspor batu bara menunjukkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengatasi ancaman krisis energi yang dihasilkan dari batu bara, terutama terkait dengan pembangkit listrik dalam negeri.
Di sisi lain, batu bara merupakan sumber energi yang didapat dengan harga murah dan mudah diperoleh sebelum harga batu bara melambung tinggi seperti sekarang ini.
"Ketika harga batu bara dunia lesu, para pengusaha batu bara belomba menjual produknya ke PLN, karena harga PLN lebih bagus daripada harga dunia. Tapi ketika harga batu bara dunia melambung tinggi di bawah harga PLN, mereka tidak lagi mensupply batu bara pada PLN. Ini artinya PLN bisa terancam supply batu baru yang pada akhirnya mengamcam supply listrik baik kepada rakyat atau industri. Inilah sikap yang tidak fair. Kepentingan," jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Di sisi lain, Muzani juga paham soal pengusaha yang akan mengalami kerugian, namun kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan nasional.***
