3 Catatan DPR Soal Defisit RAPBN 2022

- 17 Agustus 2021, 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan 2021, pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2021.
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan 2021, pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2021. /Foto: dpr.go.id/Devi/Man/

Pedoman Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan defisit anggaran di tahun 2022 diprediksi pemerintah sebesar 4,85 persen atau setara Rp868,0 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan perihal keterangan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Senin, 16 Agustus 2021.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa defisit ini masih terhitung besar dan bisa berisiko mengingat dampak Covid-19 bisa berlangsung lama.

"Dengan masih kedodorannya pemerintah dalam penanganan pandemi, dampaknya secara ekonomi tentu juga akan lebih panjang. Ini akan menekan ekonomi Indonesia. Pendapatan pemerintah saya prediksi belum akan optimal hingga tahun 2022," kata Sukamta dalam keterangannya kepada Pedoman Tangerang, Selasa, 17 Agustus 2021.

Baca Juga: Pidato RUU APBN, Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 di Kisaran 5 hingga 5,5 Persen

Ia melanjutkan, hal tersebut akan membuat ruang fiskal terbatas untuk melakukan ekspansi fiskal dan tergerus untuk bayar bunga pokok dan bunga utang. Ini akan menyebabkan pemulihan ekonomi lebih lama.

Oleh sebab itu, Sukamta memberikan 3 catatan terhadap Nota Keuangan RAPBN 2022. Pertama, kalau dilihat dari sisi rencana pendapatan, beberapa tahun terakhir taregt pendapatan tidak tercapai.

Di masa pandemi sudah masuk tahun ke tiga untuk tahun depan, dengan laju ekonomi seperti sekarang ini, ada kekhawatiran ini juga tidak tercapai lagi.

"Target pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran 5 persen hingga 5,5 persen, ini sudah menunjukkan pemerintah tidak optimis. Saya kira sangat perlu dilakukan pengawasan khusus dari realisasi pendapatan, bukan hanya belanja. Untuk lebih memastikan pencapaian target pendapatan," katanya.

Halaman:

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah