Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pembiayaan UMKM. Menurutnya, poin tentang UMKM ini sudah sering dibahas dalam rapat-rapat DPR dengan BI, namun realisasi perbaikannya belum nampak signifikan.
“Kita juga mengetahui bahwa UMKM yang jumlahnya 64,2 juta unit di seluruh Indonesia, belum tersentuh maksimal termasuk di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Anis dalam keterangannya, Selasa, 29 Juni 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan data bahwa 70 persen pembiayaan UMKM berasal dari pembiayaan mandiri, dan 30 persen dari pembiayaan lain termasuk diantaranya perbankan.
“Jadi kalau pembiayaan untuk UMKM masih mengandalkan perbankan, belum bisa mengangkat kondisi UMKM kita,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPD RI Apresiasi BI Promosikan Produk UMKM Indonesia ke Jepang
Anis menyampaikan keluhan para pelaku UMKM yang sering didapatinya di lapangan, menyatakan bahwa selama masa pandemi belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan atau bahkan belum pernah mendengar informasi tentang adanya pembiayaan untuk mereka.
“Saya memberi apresiasi kepada Bank Indonesia yang memiliki binaan UMKM dan mengurusnya dengan baik. Memberikan pendampingan tidak hanya memberikan modal. Tetapi pembinaan yang dilakukan belum merata,” kata dia.
Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan BI, Anis berharap hal ini bisa menjadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi pelaku UMKM dan mendorong tingkat literasi mereka. Sebagaimana diketahui, literasi pelaku UMKM masih terhitung sangat rendah. Demikian juga dengan Pendidikan mereka yang kebanyakan berpendidikan rendah.
“Ketika mereka harus mengakses pembiayaan melalui perbankan atau mitranya, kemunginan juga tidak akan bisa mengangkat mereka untuk bangkit kembali. Karena untuk memahami cara mengakses pembiayaan saja, mereka kesulitan,” jelasnya.
Baca Juga: 400 Ribu Lebih BLT UMKM Tak Tepat Sasaran, DPR 'Tampar' Pemerintah Soal Data
Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap review BPK RI yang melaporkan bahwa khusus untuk BLT UMKM, terdapat kebocoran 1,18 triliun.
“Dalam kesempatan ini, saya mendorong BI untuk membuka akses lebih luas lagi, dan menyentuh lebih banyak lagi pelaku UMKM. Karena pola yang diterapkan BI dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, bisa menjadi role model,” katanya.
Selain itu, Anis meminta BI juga fokus terhadap pengembangan ekonomi Syariah. Ekonomi syariah apabila diurus dengan baik, kata dia, akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun ia menyayangkan hingga saat ini pembahasan tentang ekonomi syariah masih sebatas wacana dan seremoni.
Baca Juga: DPR Harap Holding BUMN Ultra Mikro Bisa Perkuat Modal UMKM
Anis mendorong agar BI tidak hanya memiliki master plan yang baik mengenai ekonomi Syariah, akan tetapi benar-benar merealisasikan master plan tersebut dengan menggarap aspek perbankan dan aspek penerima manfaat termasuk para pelaku UMKM berbasis Syariah.
“Memang perlu waktu, tetapi saya bersyukur BI sudah menjadikan ekonomi Syariah sebagai salah satu program unggulan,” katanya.***
