Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Pertanian (Komisi IV) DPR RI, Ichsan Firdaus, menyesalkan kebijakan Kementerian Pertanian yang mengalihkan (carry over) program Seribu Desa Sapi dalam anggaran 2020 ke tahun 2021.
Ia menilai langkah itu tidak wajar karena peraturan yang ditetapkan dalam anggaran tahun lalu hanya mewajibkan Kementerian Pertanian merealisasikan program tersebut pada tahun 2020.
"Seharusnya, kalau program 2020 ya diselesaikan di tahun 2020. Tidak boleh dilakukan carry over di 2021," kata Ichsan saat dihubungi Pedoman Tangerang, Senin, 21 Juni 2021.
Seribu Desa Sapi merupakan program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada daging di Indonesia. Program ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo guna mendorong pemenuhan kebutuhan pangan yang mengandung protein hewani. Di tahun 2020, program ini dimasukkan sebagai program super prioritas.
Baca Juga: DPR Resmi Perpanjang Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Penanggulangan Bencana
Dalam pelaksanaannya, program ini diduga bermasalah. Komisi Pertanian DPR menyatakan pengadaan yang dilaksanakan satuan kerja tender Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari tak bisa menyelesaikan kontrak pengadaaan di tahun 2020.
Ichsan menuturkan, pemenang tender yang tak mampu memenuhi kontrak pengadaaan di tahun lalu seharusnya diberikan sanksi karena membuat program nasional ini molor.
Dalam perjanjian program itu, kata Ichsan, salah satu sanksi yang diberikan adalah memasukkan pemenang tender yang tak menyelesaikan kontrak ke dalam daftar hitam (blacklist).
"Kalau penyedia sapi di 2020 tidak sanggup melakukan pekerjaannya diberikan sanksi loh. Sanksinya itu kan sudah jelas di perjanjian pengadaannya," tegas politisi Golkar ini.
