Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Perhubungan (Komisi V) DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan kontribusi program tol laut masih minim terhadap perekonomian dan memangkas disparitas harga. Sebab itu, Komisi V DPR RI harus mengevaluasi program tol laut yang sudah menghabiskan dana triliunan rupiah.
"Program tol laut yang sudah lebih 6 tahun berjalan ini belum bisa memangkas disparitas harga terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga-harga di Papua misalnya, indeks kemahalannya sangat tinggi, khususnya untuk bahan-bahan konstruksi. Ini menunjukan bahwa tol laut belum bisa menurunkan harga barang. Karena itu, Komisi V harus mengevaluasi sejauh mana efektivitas program ini," kata Sigit dalam keterangannya Selasa, 15 Juni 2021.
Sigit mengatakan dalam rapat dengan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu terungkap bahwa sejumlah program di PUPR seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sulit dilaksanakan di Papua karena tingginya harga bahan konstruksi.
Akibatnya, besaran bantuan yang diberikan kepada warga tidak cukup untuk membiayai perbaikan rumah.
Ia menjelaskan data BPS 2020 yang mencatat provinsi dengan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi semuanya ada di Indonesia Timur seperti Papua dengan IKK 208,9, Papua Barat dengan IKK 129,6, dan Maluku dengan IKK 124,5.
Sementara kabupaten dengan IKK tertinggi semuanya ada di Papua yaitu kabupaten Puncak dengan IKK 492,62, Puncak Jaya 449,5 dan Intan Jaya 438,3.
Sigit Sosiantomo Anggota Komisi V DPR RI
"Bisa dibayangkan betapa mahalnya harga barang-barang konstruksi di sana, sehingga sulit untuk mengejar pemenuhan sarana dan prasarana karena costnya terlalu tinggi," kata Sigit.
Di sisi lain, program tol laut juga tidak berdampak signifikan mendongkrak perekonomian. Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah selama 6 tahun terakhir mencapai puluhan hingga ratusan triliun, mulai dari subsidi tarif tol laut hingga pengadaan kapal dan PMN untuk perusahaan kapal plat merah guna mendukung program ini.
"Kontribusi Tol Laut terhadap perekonomian masih rendah. Bahkan, Presiden Jokowi selaku penggagas program ini juga mengakuinya. Nilai tambah transportasi laut untuk PDB hanya 0,3 persen, kalah jauh dibanding transportasi darat dan udara yang masing-masing menyumbang 2,4 persen dan 1,62 persen untuk PDB," ujarnya.
Keberadaan tol laut, kata Sigit, juga tidak berdampak Signifikan terhadap penurunan biaya logistik. Buktinya, biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia.
"Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kalau biaya logistik di Indonesia sangat mahal, yakni mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih dari biaya logistik di negara-negara kawasan Asean, termasuk Malaysia. Ini menunjukan bahwa tol laut belum berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik padahal anggaran yang kita gelontorkan cukup besar," jelas Sigit.
Ia pun meminta program tol laut ini perlu dievaluasi dan dicarikan solusi terbaiknya agar bisa lebih bermanfaat, tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran subsidi negara.***
