Network
Pedoman Tangerang - Perlu komitmen kuat dan formula yang inovatif untuk mengatasi ketimpangan di desa agar upaya tersebut tidak dilakukan secara parsial dan tambal sulam.
Membangun desa harus didasari dengan perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung, serta pengawasan yang ketat dalam implementasi di lapangan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara di Gorontalo, Sabtu, 12 Juni 2021.
“Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” kata Gus AMI.
Baca Juga: Andalkan Potensi Desa, Gus AMI Ingin Lokus Pertumbuhan Ekonomi Kota Digeser ke Desa
Menurut Gus AMI, ketimpangan nyaris terjadi secara multidimensi: antarwilayah, antarsektor, dan juga antarkelompok pendapatan. Selama hampir 30-40 tahun yang lalu, fenomena ketimpangan spasial yang muncul akibat pemusatan kegiatan pembangunan.
“Tentu saja ini semua bias dilihat dari kesenjangan Jawa-luar Jawa, pedesaan-perkotaan, kawasan Indonesia Barat-Indonesia Timur, wilayah hinterland-wilayah perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama,” paparnya.
Karena itu, sebuah nilai moral yang tak boleh ditawar bahwa negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi tanggungjawabnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut program-program rasional pembangunan pada ujungnya harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yakni apakah sebuah kebijakan mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segilintir kelompok dan pelaku ekonomi saja.
