Network
Pedoman Tangerang - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengadukan Direksi Bank BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir soal ke pengenaan biaya pada ATM Link yang akan berlaku mulai 1 Juni 2021.
Langkah pengaduan kepada Erick dilakukan setelah sebelumnya KKI telah lebih dulu berkirim surat kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Ketua KKI David Tobing mengatakan, surat yang dilayangkan pihaknya kepada Erick berisikan permintaan untuk membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai pada mesin ATM Link.
Baca Juga: Sekakmat! KKI Laporkan Himbara ke KPPU Soal Biaya Tarik Tunai & Cek Saldo ATM Link
Menurut dia, mantan bos Inter Milan itu memiliki kewenangan untuk membatalkan rencana pengenaan tarif, sebab pada awalnya pembebesan tarif juga dicanangkan oleh seorang menteri BUMN, yakni Rini Soemarno.
"Pada awal pembentukannya, gabungan ATM ini untuk memberikan efisiensi, di mana pengelolaan ATM secara bersama pada satu perusahaan switching oleh BUMN perbankan bakal membuat penghematan biaya operasional," kata David dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Mei 2021.
David menilai, langkah pengenaan tarif sebesar Rp2.500 untuk cek saldo dan Rp 5.000 untuk tarik tunai tidak lah tepat, mengingat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Ia pun optimistis Erick akan mendengarkan suara konsumen dan mencabut keputusan yang rencananya akan diterapkan pada 1 Juni mendatang itu.
