Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI Wihadi Wiyanto menyarankan pembubaran Otoritas Jasa Keuangan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja lembaga tersebut.
Menurut Wihadi, ia menerima beragam keluhan kinerja terkait OJK yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat soal kerja perbankan.
"Wajib memang ditinjau ulang, OJK ini dibubarkan saja atau jika lembaga ini tidak mau bubar, maka harus ada Dewan Pengawas agar bisa mengontrol kerja-kerja dari OJK baik dari tingkat pimpinan maupun sampai level bawahnya,” kata Wihadi kepada wartawan, Jumat, 21 Mei 2021.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Akan Luncurkan Sekolah Berbasis Inklusi
Wihadi mencontohkan ada seorang korban penipuan menceritakan kasusnya yang telah dilaporkan kepada kepolisian. Kasus ini bermula dari pelapor Tju Walliat Heri yang meminjamkan uangnya kepada Ngui Fui Sian sebesar Rp1 miliar dan berjanji akan membayar dengan menggunakan selembar cek dari bank BCA yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2018.
Namun, kata Wihadi, ketika pelapor Tju Walliat Heri berniat akan mencairkan cek bank BCA diterima dari terlapor Ngui Fui Sian dengan nomor cek BCA:968663 untuk dilakukan kliring pada tanggal 16 Juli 2020, pihak BCA menolak melalui surat bahwa cek telah kadaluarsa atau tenggat waktu penunjukan Bilyet Giro telah berakhir.
Wihadi melanjutkan, ketika si pelapor sudah membuat laporan ke polisi, pihak kepolisian mencoba membantunya dengan memanggil pihak OJK untuk dimintai keterangan sebagai pengawas perbankan mengenai kasus Tju Walliat Heri.
Baca Juga: BPS Rilis Data Dampak Covid-19, Jumlah Kemiskinan di Kab Tangerang Naik
Namun, sesudah polisi bersurat, lembaga itu malah tak merespons datang. Justru yang ada, kata Wihadi, pihak OJK melalui Departemen Hukumnya bernama Heru Kristiyana memberikan keterangan melalui pesan singkat kepada pihak kepolisian yang intinya tidak berkenan membantu dalam upaya penuntasan kasus penipuan tersebut.
"Padahal pihak kepolisian secara resmi sudah bersurat kepada OJK namun OJK hanya merespons hanya dengan WhatsApp, tidak memberikan surat balasan secara resmi dan ini merupakan pelecehan OJK terhadap Kepolisian yg melakukan penyidikan kasus perbankan," tutur poltikus Gerindra ini.
Menurut Wihadi, masalah dengan OJK tidak sekali ini saja terjadi. Ada aduan masyarakat lain kepadanya mengenai lembaga finace leasing mobil. Dalam kasus ini yang dilindungi oleh OJK adalah bank sama, yakni BCA.
Baca Juga: Saatnya BUMdes Bangkitkan Ekonomi Desa
"Maka perlu ada satu pendalaman ada apa OJK selalu membela BCA," tanya Wihadi.
Wihadi mengatakan perlindungan OJK kepada masyarakat bukan hanya pada masalah ini saja. Masalah seperti PT Jiwasraya, PT Wahan Arta , PT Krisna dan masih banyak lagi masalah lembaga keuangan yang merugikan nasabah terjadi karena amburadulnya kinerja OJK. Menurutnya, OJK seolah lepas tanggung jawab dan tidak melindungi masyarakat yang dirugikan.
Tak hanya itu, masih ada lagi kasus-kasus maraknya fintech dan investasi bodong yang juga luput dari perhatian OJK. Wihadi pun menilai OJK perlu dievaluasi ulang atau dilakukan restrukturisasi dengan membentuk Dewan Pengawas.
Baca Juga: Ini Pernyataan Resmi Kominfo Soal Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Warga RI
"Atau malah dibubarkan saja karena peran OJK tidak sesuai semangatnya seperti saat waktu dibentuknya lembaga ini," kata Wihadi.***
