Network
Pedoman Tangerang - Jakarta (16/1) Menyusul insiden bentrok berdarah antarkelompok karyawan di PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sabtu (14/1/2023), anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel.
Apalagi sebelumnya terjadi ledakan dan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja, serta diikuti aksi mogok karyawan.
Mulyanto menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Baca Juga: Prihatin, PAUD di Garut Selatan Berdinding Bilik Bambu Bolong
Melalui program hilirisasi nikel pemerintah telah membebaskan pajak ekspor, pph badan, ppn, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Dengan pengorbanan yang besar itu sayangnya produk yang dihasilkan hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah. Seperti NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel ~ 4% atau fero nikel dengan kandungan nikel ~10 %. Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi. Sementara harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional.
Baca Juga: 10 Ucapan Selamat Tahun Baru China atau Imlek 2023, Cocok Untuk Keluarga atau Teman
"Ini menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Nilai ekspor meningkat namun penerimaan negara nihil. Yang diuntungkan terutama adalah investor, yang dominan dari China. Bukan kita," ujar Mulyanto.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Hotel di Bogor yang Cocok Untuk Menghabiskan Waktu Libur Imlek Bareng Keluarga
