Network
Pedoman Tangerang - Tanggal 1 Juni setiap tahun selalu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Salah satu sila yang sangat penting dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia adalah Sila ke-4. Sayangnya, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital, berada dalam situasi yang rentan dan meresahkan.
Kasus peretasan terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah di ruang digital, rentannya perlindungan data pribadi terutama dalam kasus yang rentan dengan aspek relasi kuasa, beserta kriminalisasi dengan dasar UU ITE dan alasan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan stabilitas dan ketertiban publik, kerap menjadi alasan yang digadang-gadang untuk menjerat suara kritis warga negara.
Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa, 1 Juni 2021, menyampaikan bahwa keresahan ini juga diangkat dalam studi kebijakan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) lewat pendekatan kualitatif (Januari - mid-Mei 2021).
Baca Juga: Menyelami Makna Filosofis Pancasila
Studi TII ini memfokuskan pada kondisi kebebasan berekspresi di dunia maya, khususnya terkait suara kritis terhadap pemerintah dan UU ITE.
Menggunakan model penerapan kebijakan publik Merilee S. Grindle, TII mengelaborasi permasalahan ini dengan merujuk pada aspek dan dinamikan konten UU ITE dan konteks penerapannya. "
Dalam studi ini, kami menggunakan beberapa kerangka konsep, seperto kebebasan berekspresi; ruang digital; 'digital democracy and governance'; politik legal, serta kebijakan publik (pemetaan dan penerapannya) untuk menganalisis topik ini dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual," jelas Adinda.
Baca Juga: Alhamdulillah, Akhirnya Himbara Tunda Penyesuaian Biaya ATM Link
