Pedoman Tangerang – Polres Metro Tangerang Kota akan menindaklanjuti organisasi masyarakat (ormas) setempat yang kedapatan meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku usaha.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Gelar Mudik Gratis Ke 12 Kota Di Pulau Jawa Bagi 1.450 Warga
Polres Metro Tangerang Kota akan bertindak tegas Apabila para ormas kedapatan tetap memaksa dan meminta THR kepada para pelaku usaha di wilayah hukumnya.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, tindakan tegas itu akan dilakukan agar tercipta situasi kondusif, aman, dan nyaman selama bulan suci Ramadan, arus mudik hingga perayaan hari raya Idul Fitri 1444 H mendatang.
“Ormas meminta sumbangan (THR) secara paksa, dengan cara mengancam dan cara premanisme akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar Zain, Minggu 26 Maret 2023.
Baca Juga: Dinkes: Masyarakat Kota Tangerang Sudah 100 Persen Kebal Covid-19
Hal ini, kata Zain, juga dilakukan sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran.
Polda Metro Jaya selalu menekankan bahwa kepolisian harus siap untuk tidak mentolerir dan memberantas segala aksi premanisme termasuk upaya pemerasan dilakukan sejumlah okmum jelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia juga meminta agar masyarakat yang merasa ditindas, diancam untuk memberi THR kepada oknum-oknum ormas dapat segera melapor ke polisi.
Baca Juga: Kuasa Hukum Tony Sutrisno Minta Kapolri Turun Tangan di Kasusnya
Jika ada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota menjadi korban pemerasan THR, segera melapor, jangan ragu apalagi merasa takut.
Pelaku usaha, baik itu perorangan atau perusahaan bila mendapat intimidasi permintaan THR Ramadan 1444 H bisa melaporkan ke command center Polres Metro Tangerang di nomor 082211110110 dan Call Center 110.
“Segera lapor bila menjadi korban pemerasan, kita ada Polisi RW, ada Bhabinkamtibmas, ada Polsek terdekat atau bisa datang ke Mapolres Metro Tangerang Kota,” ujar Zain.
Porles Metro Tangerang Kota, berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku usaha yang berada di wilayah hukumnya.***