Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan anjloknya anggaran riset nasional sejak dilakukannya peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang menjadi lembaga riset superbody dan sentralistik.
Ia menilai secara nasional terjadi kontraksi anggaran Iptek, dimana pada tahun 2017 saja tersedia anggaran Rp 24.9 triliun atau 0.2 persen terhadap PDB, kini anjlok menjadi Rp 6.5 triliun atau 0.03 persen terhadap PDB pada tahun 2023.
"Ini kan set back, mundur jauh ke belakang," kata Mulyanto.
Mulyanto menyebut anggaran Iptek Indonesia sangat minim dibandingkan anggaran riset di negara jiran. Anggaran riset di Malaysia dan Singapura sebesar 1.26 persen dan 2.19 persen terhadap PDB. Angka ini jauh di atas anggaran riset Indonesia.
“Bahkan untuk anggaran riset nasional sendiri, merosot dari Rp 3.1 triliun atau 0.016 persen terhadap PDB di tahun 2022, menjadi hanya sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.010 persen terhadap PDB di tahun 2023," tambah Mulyanto.
Menurut Mulyanto kondisi ini sangat paradok. Di satu sisi peleburan kelembagaan Iptek menyebabkan BRIN menjadi lembaga superbody dan sentral, baik dari aspek SDM, anggaran riset, infrastruktur riset, maupun manajemen riset, namun pada saat yang sama, malah terjadi penciutan anggaran riset di BRIN.
"Inilah akibat sekaligus masalah mendasar dari peleburan kelembagaan riset yang sarat politisasi, tanpa didukung perhatian, kepemimpinan dan anggaran yang cukup dari Pemerintah.
Akibatnya, yang kita dengar adalah kisah pilu dan memprihatinkan seperti: penutupan berbagai pusat riset; penghentian berbagai program strategis; kekurangan dana riset; rebutan kursi staf; rebutan alat lab; pemberhentian para honorer ahli; dll.
Bukannya berita unjuk kinerja atau tampilnya prestasi para ilmuwan kita di pentas internasional atau munculnya produk inovasi anak bangsa yang membanggakan”, tambah Mulyanto.
