Network
Pedoman Tangerang - Sekretaris Jendral Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahuddin mengatakan pemajuan jadwal Pemilu 2024 yang seharusnya di bulan April ke bulan Februari membuat parpol non parlemen merugi.
Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang membagi verifikasi parpol dalam dua kategori.
Berdasarkan Putusan itu, sembilan parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPR RI hanya diwajibkan lulus verifikasi administrasi jika ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Sementara tujuh parpol non parlemen dan parpol lain yang tidak ikut Pemilu 2019 diwajibkan harus lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jika ingin ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2024.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Ogah Koalisi, Demokrat Belanda Masih Jauh Pemilu 3 Tahun Lagi
"Dengan aturan main versi MK itu saja parpol-parpol non-parlemen sudah dirugikan. Apalagi jika waktu yang menjadi hak mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi verifikasi juga ikut disunat," kata Said dalam keterangannya kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Senin, 20 September 2021.
Said berujar waktu dua bulan lebih awal itu jadi barang mewah bagi parpol yang terkena aturan verifikasi ganda. Pasalnya, dalam kurun waktu tersebut, ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pengurus partai di setiap tingkatan untuk memenuhi seluruh persyaratan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
Untuk itu, ia menegaskan, agenda pemajuan jadwal Pemilu di bulan Februari 2024 harus ditolak. "PKP merasa diperlakukan tidak adil dan mengajukan protes keras atas rencana tersebut," ujarnya.
Baca Juga: TII: Keterbukaan Data Hasil Pemilu di Indonesia Masih Mendapatkan Rapor Merah
