Sangat Memprihatinkan, DPR Sebut Dana Otsus Papua Untuk Pendidikan dan Kesehatan Nyaris Tak Jalan

- 6 Juni 2021, 22:48 WIB
Anggota DPR RI Guspardi Gaus mendesak KPK usut tuntas dugaan korupsi bansos Covid-19 yang mencapai ratusan triliun.
Anggota DPR RI Guspardi Gaus mendesak KPK usut tuntas dugaan korupsi bansos Covid-19 yang mencapai ratusan triliun. /dpr.go.id

Pedoman Tangerang - Kuota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus mengungkap setidaknya telah lebih dari Rp1.000 triliun berbagai sumber dana dikucurkan pemerintah, semenjak Papua menyandang status otonomi khusus.

Sayangnya selama 20 tahun atau sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berlaku, realisasi anggaran dinilai masih belum sejalan dengan target pertumbuhan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. 

“Semenjak Papua dijadikan Otsus, dari berbagai sektor sudah lebih dari seribu triliun dana dikucurkan."

"Namun saya sangat sedih, iba, dan prihatin sebab dana tersebut tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal, baik SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya," kata Gaus saat Raker Pansus Otsus Papua bersama mantan Gubernur Papua Freddy Numberi dan Ketua Forum Sabang Merauke Frans Maniagasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3 Juni 2021). 

Tujuan dari otsus ini, agar dapat dilakukan percepatan dari ketertinggalan Papua dari provinsi-provinsi lain.

"Contohnya, dikatakan dalam UU Otsus bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen, ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari Undang-Undang Dasar," jelas politisi PAN ini. 

Anggota Baleg DPR RI itu menambahkan, bahwa bidang pendidikan merupakam faktor yang sangat penting untuk menjadi pondasi dalam mengejar percepatan pertumbuhan sebuah daerah.

Pendidikan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik di berbagai disiplin ilmu.

Sebab jika putra-putri asli Papua tidak diberi kesempatan, maka nasibnya akan begitu-begitu saja. 

"Inilah yang saya lihat sekarang ini. Maka perlu ada pendampingan, perlu ada supervisi. Seperti masalah pengelolaan Keuangan Pemda."

Halaman:

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x