Tak Ada Dasar Hukum Petinggi BPIP Jabat Dewan BRIN, PKS Lontarkan Kecaman

- 1 Mei 2021, 21:31 WIB
Jajaran Dewan Pengarah BPIP.
Jajaran Dewan Pengarah BPIP. /Dok. BPIP/

Pedoman Tangerang - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mengecam pemberian mandat Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada jajaran Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Selain khawatir akan mempengaruhi peran BRIN yang baru seumur jagung, rangkap jabatan para petinggi BPIP juga disebut tak memiliki sandaran hukum.

Anggota Komisi Riset (Komisi VII) DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, menegaskan pembentukan Dewan Pengarah BRIN itu tidak ada diatur dalam regulasi manapun, termasuk dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang menjadi payung hukum BRIN.

"Memang (sebelumnya) ada dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila, tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Pedoman Tangerang, Sabtu, 1 Mei 2021.

Baca Juga: Lebih Sebulan Masa PPDN dan Peniadaan Mudik, Bagaimana Nasib Pekerja Transportasi?

Mulyanto menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan, dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah.

Secara substansial, BRIN sebenarnya tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis seperti yang diemban BPIP. Namun kemudian muncul pandangan dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, bahwa rangkap jabatan petinggi BPIP terhadap BRIN merujuk pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Di situ tertulis bahwa riset harus dilakukan berdasarkan haluan. Tak ada penjelasan haluan apa yang dimaksud. Namun Tri Handoko menyebut bahwa haluan yang dimaksud adalah Pancasila. Untuk itu, BPIP sebagai lembaga yang menaungi ideologi negara dianggap pantas mengisi jabatan Dewan Pengarah BRIN.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Kasus Mafia Karantina di Bandara Soetta Diusut Tuntas

"Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal. Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto


Sebagai mantan peneliti, Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait wacana politisasi riset teknologi ini. Ia mendesak pemerintah lembaga litbang ini tidak dipolitisasi. Sebab, BRIN adalah lembaga ilmiah yang bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur.

"Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis. Tugas BRIN yang ada sudah berat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, yakni melaksanakan litbangjirap (penelitian-pengembangan-pengkajian dan penerapan) iptek yang terintegrasi dari invensi sampai inovasi," jelas Doktor Nuklir alumnus Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Baca Juga: Temui Korban Gempa Malang, Jokowi Jamin Perbaikan Rumah Warga yang Rusak

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini pun meminta pemerintah segera memperjelas bentuk organisasi BRIN apakah akan dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) atau Lembaga Non Struktur (LNS). Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN, tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai.

Halaman:

Editor: M. Rio Alfin Pulungan


Tags

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X