Namun dari pernyataan Muhadjir, Jumat, ia mengakui bahwa kamus itu memang proyek di Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Apakah Muhadjir mengetahui proyek penulisan kamus tersebut.
“Mengenai program penulisan Kamu Sejarah Nasional itu sendiri saya tidak tahu dan tidak pernah dilapori,” katanya.
Baca Juga: Tak Hanya Peserta Aksi, Aparat Juga Ancam Perusahaan Tempat Buruh Bekerja
Selanjutnya Ketua KB HMI UNJ, Aan Harinurdi menyarankan beberapa pendapat terkait hal tersebut.
"Menurut saya ada beberapa langkah yng dapat diambil oleh pemenrintah. pertama, pemerinth menarik seluruh peredaran kamus sejarah Indonesia dengan berbagai konsekuensi tanggung jawab pemerintah.
Kedua menghidupkan lagi Direktorat Sejarah, solusi dari lemahnya koordinasi dan manajemen di kemendikbud.
Ketiga, mengambil tanggung jawab oleh Menko PMK untuk investigasi secara objektif dan transparan asal usul penerbitan kamus sejarah indonesia dengan hasilnya di publish ke publik, dan lanjutkan penyusunan kamus sejarah indonesia dengan melibatkan seluruh ormas, pakar dan tokoh masyarakat dengan deadline penerbitan tahun anggran 2021.
Baca Juga: Masih Banyak PR, Perhimpunan Guru Nilai Negara Gagal Benahi Kualitas Pendidikan
Kami KB alumni HMI UNJ akan mengawal proses sampai penerbitan kamus sejarah indonesia yang final" pungkasnya.***