Network
Pedoman Tangerang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Dede Yusuf menyampaikan evaluasi atas kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Hal ini diungkapkannya dalam Webinar terkait Hari Pendidikan Nasional 2021.
"Sosok Nadiem yang mempunyai sejuta gagasan tidak mudah membawa gerbong kementerian Pendidikan yang besar ini dikarenakan merubah kultur dan sistem pendidikan itu harus melibatkan berbagai bidang," ujar Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu pada Minggu 2 Mei 2021.
Dede Yusuf menyarankan agar Nadiem dalam menjalankan ide-idenya haruslah melaksakan studi terlebih dahulu dan ujicoba dalam melaksanakan studi itu selain itu komunikasi juga harus ditingkatkan kepada stakeholder pendidikan yang beragam.
Baca Juga: Kemdikbudristek Peringati Hardiknas 2021, Anies Baswedan Hadir
"Yang pertama studinya yang kedua uji coba yang namanya sampling test diikuti dengan update monitoring evaluasi dan yang ketiga komunikasi yang sangat penting karena stekeholder pendidikan itu begitu besar luas dan memiliki kemapanannya masing-masing misal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pesantren dll," imbuhnya.
Dede Yusuf juga menambahkan komunikasi begitu penting karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kedepan UU Sisdiknas akan direvisi oleh DPR dan peta jalan pendidikan harus disepakati bersama DPR.
"Karena kalau peta jalan pendidikan hanya dilaksanakan pemerintah sementara UU Sisdiknas yang dibuat DPR berbeda sudah pasti peta jalan harus berubah sesuai undang-undang," lanjutnya.
Baca Juga: Sinopsis: Membaca Pemikiran Haji Misbach Soal Gagasan Sosialisme-Islam
Politisi Partai Demokrat itu pun menambahkan untuk PR yang belum selesai terkait kesejahteraan guru, infrastruktur pendidikan dan perbedaan negeri swasta, mahalnya biaya pendidikan tetap harus diselesaikan oleh Kemdikbud. Dede menyarankan agar anggaran pendidikan yang dikelola kemdikbud meningkat menjadi 50 persen dan total keseluruhan 20 persen APBN.
"Porsi anggaran yang dikelola Kemdikbud (harus) diperbesar, karena selama ini kemdikbud hanya mengelola 30 persen dari 20 persen APBN, harusnya fifty fifty, jadi 50 persen dikelola Kemdikbud sisanya yang baru menjadi DAK dan DAU yang turun ke daerah dan lain lain," sarannya.
