Network
Pedoman Tangerang - Ketua Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia (KA2UI), Kun Nurachadijat, membantah isi dari film "Dirty Vote" yang menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia seolah-olah tidak baik.
Menurut Kun, kritik yang diungkapkan oleh civitas akademika, termasuk dewan guru besar, tetaplah bersifat subyektif atau informal.
"Film singkat 'Dirty Vote' seolah-olah membingkai demokrasi agar terlihat tidak sah, padahal proses demokrasi yang berjalan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Kun dalam keterangannya, seperti yang dilansir pada Selasa, 13 Februari 2024.
Kun juga menambahkan bahwa film tersebut telah masuk dalam ranah kampanye hitam yang condong kepada fitnah terhadap salah satu pasangan calon (paslon), dan diunggah pada masa tenang.
"Jadi, ini bukan hanya kampanye hitam, tetapi juga fitnah," tegasnya.
Kun juga mempertanyakan motif penayangan film tersebut pada masa tenang, dan menduga bahwa hal tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk propaganda untuk memfitnah calon tertentu.
"Kenapa film ini disebar pada masa tenang? Itu tidak adil. Jadi, niatnya apa selain untuk melemahkan pemerintahan yang sah, bahkan mungkin untuk melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Terlepas dari hubungannya dengan paslon mana, niatnya didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap kemenangan calon yang didukungnya," paparnya.
Kun menegaskan demokrasi sudah berada di jalan yang benar, kebebasan berpendapat tetap terjaga, hak dipilih dan memilih bisa dijalankan sebagaimana mestinya.
“Memang demokrasi kita baik-baik saja kok, apa ukuran kurang baik-baik kondisi demokrasi kita saat ini?,” tanyanya.
Sebaliknya Kun justru mengkritik balik sejumlah guru besar dari kampus-kampus yang memberikan kritik terhadap pemerintah, karena diduga terafiliasi dengan capres cawapres yang sedang berkontestasi saat ini.
Kritik tersebut kata Kun tidak berdasarkan hasil diskusi atau seminar dengan dasar ilmiah melainkan sarat akan kepentingan politik, justru ini lah yang akan merusak demokrasi.
“Kalau dilihat yang dilihat dari aktor-aktor intelektual penggerak acara civitas akademika yang mengkritik, itu ditenggarai masih ada kaitan dengan paslon-paslon yang berkontestasi ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri ini akan sangat jahat secara demokrasi,” ungkapnya.
“Karena akan memframing masyarakat seolah-olah universitas atau kampus ini yang mengeluarkan statement resmi, hasil pembahasan ilmiah. Padahal kan aturan untuk menyatakan statement resmi harus di depan seminar maksudnya diskusi yang memang ada dasar ilmiahnya. Jadi ini adalah framing agar masyarakat terkelabuhi bahwa ini adalah seolah-olah resmi dari kampus padahal ini adalah suara oknum atau subjektivitas,” tambahnya.
Selain itu, dikatakan Kun, adanya massa yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (10/2) lalu merupakan indikasi bahwa demokrasi kita baik-baik saja.
"Dari 200 ribu massa, menjadi 600 ribu massa, itupun terus berdatangan dan juga partai-partai pengusung paslon yang tidak sejalan dengan program pemerintah, Paslon 01 dan Paslon 03 masih bersatu bareng di kabinet bersama partai partai Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Selasa 6 Februari lalu, KA2UI juga berkumpul di Taman Lembang Jakarta yang dihadiri Alumni Lintas Fakultas dan Lintas Angkatan di UI.
Pertemuan itu telah menghasilkan pernyataan sikap dalam menanggapi dinamika politik terkini dimana banyak politisasi kampus yang terang-terangan dilakukan oleh para guru besar.
"Bahwa KA2UI patut mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) dalam PP Nomor 75/2021,” jelasnya.
Baca Juga: Viral Ucapan Penutup Bivitri Diakhir Film Dirty Vote, Begini Isinya...
KA2UI juga merespons pernyataan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai civitas akademika Universitas Indonesia yang dibacakan oleh Prof.
Harkristuti Harkrisnowo dimana seluruh pernyataan yang diberikan yaitu sebanyak 4 poin sama sekali bukan di ruang diskusi, debat atau seminar tetapi di sela Dies Natalis yang dihadiri berbagai kalangan.
"Penggunaan pelbagai atribut keilmuan, sekalipun itu melekat dengan pribadi masing-masing, bercampur dengan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan itu terasa sekali jauh dari dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar uang menjadi visi, misi dan tujuan UI. Martabat Dies Natalis UI telah dengan sengaja dikerdilkan dengan kegiatan non akademis tersebut," ujarnya
Lebih lanjut dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Kun mengatakan, seluruh stakeholders, baik dalam bentuk lembaga negara, masyarakat sipil hingga partai-partai politik perlu untuk melakukan rembug nasional pasca pemilihan umum 14 Februari 2024.
"Sebelum momentum itu, diperlukan sikap mawas diri dari seluruh kalangan termasuk civitas akademika UI dalam bentuk menahan diri untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif bagi rakyat Indonesia", jelasnya.
Baca Juga: Siapa Sosok Bivitri Susanti? Inilah Profil Pakar Hukum yang Viral Hadir di Film Dirty Vote
KA2UI menyadari hal itu, sehingga tidak membiarkannya menjadi gelindingan bola salju atau snowball. Demi Indonesia yang tetap rukun, damai, dan santun menuju performa Indonesia Emas 2045 di atas koridor kebangsaan merah putih.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KA2UI, Muara Karta, juga menegaskan bahwa jelang pemilu, para civitas akademika harus pandai menahan diri.
“KA2UI menghimbau seluruh civitas akademika Universitas Indonesia, baik yang berada di kampus atau luar Kampus agar ikut serta menjaga sikap menjelang hari hari Pemilihan Umum," ungkapnya.***
