Network
Pedoman Tangerang - Pakar Hukum Tata Negara ternama Tanah Air yakni Bivitri Susanti, kini viral dan menjadi perhatian publik lewat film dokumenter Dirty Vote berjudul ‘Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024’.
Diketahui, Film Dirty Vote berdurasi hampir dua jam yang tayang di kanal YouTube Dirty Vote sejak Minggu 11 Februari, hari ini, Selasa 13 Februari 2024 terpantau sudah ditonton sebanyak lebih dari 6 juta kali.
Lantas siapakah sosok Bivitri Susanti sebenarnya? Melansir dari berbagai sumber berikut ini profilnya.
Baca Juga: Siapa Feri Amsari? Inilah Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Tampil di Film Dirty Vote
Profil Bivitri Susanti
Dilansir dari jentera.ac.id, Bivitri Susanti dikenal sebagai pengamat atau pakar Hukum Tata Negara Indonesia.
Pada 1998, Bivitri Susanti bersama senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.
Baca Juga: Siapa Connie Bakrie? Inilah Sosok yang Sebut Prabowo Jabat 2 Tahun Jika Jadi Presiden
Lalu, dirinya meraih gelar Master Law in Development dari University of Warwick, Inggris pada 2002.
Sejak 2015, Bivitri Susanti bekerja sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Sebagai seorang akademisi sekaligus pakar hukum, Bivitri Susanti juga pernah menjadi bagian dari research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014.
Baca Juga: Heboh Baliho Adian Napitupulu Dianggap Beda, Ternyata Sosok Kader Ini Diduga Pelakunya, Siapa?
Selain itu, ia juga pernah menjadi visiting fellow di Australian National University of School Regulation and Global Governance pada 2016.
Ia juga berperan aktif dalam memengaruhi penentu kebijakan secara langsung.
Baca Juga: Siapa Sosok Eddy Hiariej? Ini Profil dan Biodata Eks Wamenkumhan yang Menang Praperadilan
Beberapa kontribusinya seperti dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999—2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang.
Bivitri juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.***
