Network
PedomanTangerang - Video berdurasi 1 menit 43 detik buat geger dunia akademisi, media sosial hingga intelektual publik sekalipun.
Tampak video yang beredar di media sosial menampilkan siswa-siswi SMA dan SMk masuk sekolah jam 05.00 subuh.
Rupanya, hal itu sudah menjadi kebijakan masuk sekolah bagi siswa/siswi SMA dan SMK di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga: Siapakah Sosok Eko Darmanto, Pegawai Bea Cukai yang Hobi Pamer Harta Kekayaan, Kini Telah Dicopot
Saat ini, kebijakan untuk masuk jam 5 subuh di wilayah NTT memang masih menjadi perbincangan panas. Baik dikalangan akademisi maupun di ranah media sosial.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta peserta didik setingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masuk sekolah pukul 05.00 WITA.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan pertemuan bersama kepala sekolah pada pekan lalu 23 Februari 2023, yang terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 43 detik dan beredar di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung yang merupakan akademisi dan intelektual publik mempertanyakan kebijakan yang terkesan sembrono tanpa memikirkan berbagai aspek itu. Hal itu ia sampaikan dalam channel youtube Rocky Gerung Official yang dikutip tim PedomanTangerang Kamis 2 Maret 2023.
Rocky menyoroti soal persiapan anak-anak untuk sekolah ketika harus masuk jam 5 pagi. Ia menyebut bahwa persiapan harus dilakukan sejak jam 3 pagi.
"Tidur 8 jam yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia itu gimana hitungnya tuh," tanya Rocky.
Ia menyebut Gubernur NTT lalai dalam pengamatan, bagaimana persiapan anak sekolah juga melibatkan orangtua dalam mempersiapkan sarapan.
Misalnya, sepagi itu tentu tukang sayur belum lagi lewat, lalu bagaimana dengan sarapan sang anak untuk stamina saat bersekolah.
"Lalu, apa pentingnya (masuk jam 5 pagi), dan harus dipastikan kurikulum itu mendasar," tandasnya.
"Kalau diantar pakai motor bapaknya, bapaknya masih tidur tuh. Jadi akan ada kekacauan dalam rumah tangga."
Eksekusi kebijakan juga harus melibatkan partisipasi publik, seperti pemerintah daerah, sekolah, pengelola, orangtua, bahkan siswa yang terkena dampak.***
