Network
Pedoman Tangerang - Media sosial Twitter sedang ramai membicarakan peretas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka.
Belum lama ini ia telah beraksi dengan cara membocorkan pelaku di balik pembunuhan aktivis HAM, yakni Munir.
Kini hacker Bjorka terus menunjukan eksistensinya setelah diduga sebarkan data pribadi Ketua DPR RI, Puan Maharini.
Hal ini dilakukan oleh akun anonim Bjorka di media sosial sebelum akun Twitter-nya dinyatakan lenyap.
Awalnya hacker Bjorka ini menyapa Puan Maharani menggunakan bahasa Inggris.
"Apa kabarnya madam? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes kenaikan harga BBM tepat di depan kantormu?" tulis Bjorka gunakan bahasa Inggris, dilansir pada Minggu 11 September 2022.
Dinyatakan dalam data tersebut Puan Maharani belum melakukan booster. Diketahui, beredar kabar Bjorka juga sempat bocorkan data untuk Presiden RI.
Bjorka mengungkapkan telah meretas 679 ribu Transaksi Surat dan Dokumen Presiden Indnesia.
“Peringatan. 679 ribu Transaksi Surat dan Dokumen Presiden Indonesia telah dibocorkan ke deep web oleh sang aktor Bjorka,” tulis akun Twitter @darktracer_int, dilansir Minggu 11 September 2022.
Baca Juga: Terbongkar Lagi, Membuat Putri Chandrawathi Terpesona, Kuat Maruf dapat Uang 500 Juta?
Terkait hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) beraksi keras.
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto memastikan saat ini seluruh dokumen lembaganya dan Presiden masih terlindungi dengan baik.
Menurutnya, peretasan yang dilakukan seseorang dengan nama akun Bjorka adalah berita bohong.
“Sampai saat ini masih aman, kita tetap berupaya karena ini user kita. Tentu saja segala apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi,” ujar Wawan Hari Purwanto, dilansir dari PMJ NEWS, Minggu 11 September 2022.
Wawan menjelaskan jika BIN selalu memperkuat sistem keamanan sibernya.
Pengamanan juga semakin diperketat dengan sistem persandian yang diklaimnya sulit diretas.
“Sebetulnya dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, maupun upaya tindak lanjutnya,” tuturnya.
“Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono meminta adanya penyebebaran informasi data bohong di media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” sambung Heru.***
