Network
Pedoman Tangerang - PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan pemberlakuan pembelian dua jenis bahan bakar minyak (BBM) itu menggunakan aplikasi MyPertamina atau website resmi subsiditepat.mypertamina.id per 1 Juli 2022.
Menurut BUMN tersebut aplikasi MyPertamina bisa dimiliki semua orang yang menggunakan ponsel pintar, baik yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS.
Aplikasi MyPertamina dari PT Pertamina banjir unduhan oleh para pengguna mobil yang membutuhkan pengisian BBM bersubsidi Solar dan Pertalite. Namun belakangan muncul aplikasi palsu MyPertamina.
Pertamina melalui media sosialnya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap aplikasi palsu itu. Pertamina meminta masyarakat hanya mengunduh MyPertamina hanya dari pusat aplikasi resmi, yakni pengguna Android di Google Playstore dan pengguna iOS mengunduhnya di Apps Store.
"Selain dari Google Playstore dan Apps Store dapat dipastikan itu aplikasi tidak resmi, ya," kata Pertamina. Dikutip tim Pedoman Tangerang dari akun instagram @mypertamina Senin, 4 Juli 2022.
Pertamina menjelaskan bahwa jika masyarakat mendapatkan tautan atau link ke website tertentu dengan iming-iming aplikasi MyPertamina mesti dicurigai karena besar kemungkinan itu aplikasi palsu.
MyPertamina menyediakan berbagai fitur yang sangat membantu masyarakat, mulai dari pembayaran digital, peta fasilitas SPBU terdekat, bahkan sistem poin yang bisa ditukar dengan berbagai produk menarik. Sedangkan pembayaran pembelian BBM di SPBU tetap bisa secara tunai.
Uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar ini diawali di 5 provinsi dengan pendaftaran kendaraan dan identitas melalui aplikasi MyPertamina. Apabila tidak memiliki aplikasi tersebut, masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui situs resmi Pertamina. Sebab, setiap transaksi harus menunjukkan QR code atau kode batang.
Sejumlah pengamat menilai kebijakan pembelian dengan aplikasi tersebut menyimpan banyak potensi masalah.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti potensi pemberian subsidi ke salah sasaran, terutama basis data yang tidak jelas untuk menentukan konsumen mana untuk pemberian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Proses verifikasi dan akurasi data penerima jenis BBM penugasan itu pun masih menyisakan sejumlah celah. Apabila pemerintah menargetkan hanya nelayan atau UMKM yang boleh membeli Solar, seharusnya data konsumen yang disasar sudah tersedia. Lengkap dengan nama dan alamat setiap rumah tangga.
Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM bersubsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu.
"Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detail nya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan," ujar Bhima.
Bolong-bolong aturan itu, berpeluang membuka celah untuk kecurangan oknum yang ingin menjual Pertalite dan Solar bersubsidi kepada pelaku industri atau pihak yang tidak berhak.
Di samping berisiko tak tepat sasaran, pemerintah perlu memperhatikan secara ekstra keamanan data-data pribadi yang dihimpun melalui peraturan ini.
Pasalnya, untuk mendaftar, diperlukan sejumlah data pribadi. Data-data itu nantinya terintegrasi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM.
Selain foto NIK, masyarakat diminta untuk memasukkan foto diri, mobil tampak samping, tampak roda, tampak nopol, dan NPWP.
Meskipun baru saja diluncurkan, Pertamina sudah mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap peredaran aplikasi tidak resmi MyPertamina.
"Aplikasi MyPertamina yang RESMI hanya bisa kamu download dan install dari GOOGLE PLAY STORE dan APP STORE. Selain dari itu, dapat dipastikan kalau itu aplikasi TIDAK RESMI ya," tulis akun Instagram resmi MyPertamina, Kamis, 30 Juni 2022.
Agar data pribadi tak bocor, pakar siber Cyber Security Researcher and Consultant, Teguh Aprianto, memberikan sejumlah saran dan tips. Berikut di antaranya:
1.Teliti Penggunaan Data
Menurut Teguh, setiap orang harus mulai menerapkan standar saat membagikan data pribadi ke pihak lain. Sebab saat ini, banyak sekali permintaan data saat mengakses layanan apapun.
"Entah itu data general atau spesifik," kata Teguh yang juga pendiri Ethical Hacker Indonesia ini dalam media gathering virtual Jenius, Kamis, 28 Oktober 2021.
Maka ke depan, Teguh menyarankan masyarakat bisa menanyakan ke pihak yang meminta data tersebut. "Akan digunakan untuk apa? Dengan standar yang seperti ini, memungkinkan data kita tidak tersebar," kata dia.
2.Memahami Cara Kerja Pelaku
Sejak 2017, kata Teguh, ada begitu banyak insiden kebocoran data. Mulai dari kasus kebocoran data di Tokopedia, Bukalapak, BPJS Kesehatan, sampai BRI Life.
Dengan berbagai insiden ini, Teguh menyebut data pribadi seperti nama lengkap, email, nomor HP, sampai tanggal lahir sebenarnya begitu mudah dicari.
Terutama, ketika ada yang terdaftar di platform atau institusi yang mengalami kebocoran data tersebut.
"Itu bukan hal sulit, saya dua detik bisa mencari," kata dia. Saat ini, efeknya memang belum terasa. Tapi ke depan, kata Teguh, insiden ini akan membuat pengguna platform yang mengalami kebocoran data tersebut kian rawan dengan kejahatan siber.***
