Network
"Sekarang ini kondisi Memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi," katanya.
"Sehingga Jenderal Tito itu Kelihatan sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun Walikota daripada militer," tuturnya.
Selamat Ginting kemudian menjelaskan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto.
"Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an," tuturnya.
"Nah di situ kemudian muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution, jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah," ujarnya.
"Kan Hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer," ucapnya menambahkan.
Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI.
"Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main," tuturnya.
Sebagaimana diketahui wacana perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi jadi perdebatan.
Adalah para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
