Network
Pedoman Tangerang - Sekitar 1.233 eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) meminta DPD RI mendengarkan aspirasi mereka terkait hak mereka yang tak kunjung didapat.
Para pegawai eks Merpati tersebut mengeluh karena hak pesangon dan pensiun tersebut belum dibayarkan sejak Februari 2014.
Pemerintah memutuskan Merpati mengikuti program restrukturisasi/revitalisasi di bawah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Baca Juga: 3 Warga Asing Dibekuk Polisi Karena Membuat Usaha Pinjol Ilegal
"Harapannya pengaduan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati ini dapat diselesaikan oleh BAP DPD RI dan hak mantan karyawan Merpati Airlines dapat diakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan," ujar Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno pada Rapat Audensi dengan Masyarakat dari Paguyuban Eks Merpati (PPEM) secara virtual, Rabu, 17 November 2021.
Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa 1.233 eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) masih menantikan pesangon dan hak pensiunan.
Hak tersebut belum dibayarkan sejak Februari 2014. Harapannya pesangon dan pensiunan dapat dimanfaatkan untuk masa tua dan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Berangsur Membaik, Begini Kondisi Tukul Arwana Saat Ini
Pemerintah memutuskan Merpati mengikui program restrukturisasi/revitalisasi di bawah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Permasalahan yang diadukuan antara lain Pesangon PHK yang belum dibayarkan, Hak Dana Pensiun yang belum dibayarkan, Tidak Jelasnya Penyelesaian Hutang PT.
Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan Anak Usaha Dapen MNA dan iuran peserta yang tidak dibayarkan MNA ke Dapen MNA.
Baca Juga: Waduh! Kasus Perceraian di Depok Mencapai Angka Ribuan
“Pada rapat audiensi kali ini, selain untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif, juga untuk mengetahui lebih lanjut terkait progress atau perkembangan terkini atas permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh mantan Karyawan Merpati Airlines (Persero).” Lanjut Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah itu.
Pada kesempatan tersebut, juru bicara dari PPEM Ery Wardhana mengharapkan pembentukan tim likuidasi yang akan dibentuk oleh pemerintah harus melibatkan perwakilan dari PPEM dan penjualan aset dan hasilnya nanti dapat dibagikan sesuai dengan porsinya.
"Kami mengharapkan DPD RI dapat menindaklanjuti dengan memanggil Kementerian BUMN untuk mengakomodasi permasalahan ini dan memfasilitasi serta menyelesaikan permasalahan pegawai eks merpati," jelas Ery Wardhana.
Baca Juga: Bukti Spiderman Tobey Maguire dan Andrew Garfield Muncul di Spiderman: No Way Home
Seperti diketahui, anggota PPEM sudah tidak menerima gaji mulai Desember 2013. Kemudian pada tahun 2016.
Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan Program Restrukturisasi Karyawan berupa PHK massal, dengan pembayaran pesangon dicicil dalam 2 tahap.
Cicilan pesangon tahap I dibayarkan sebesar 50 persen, sedangkan cicilan pesangon tahap II diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU) yang janjinya akan dilunasi pada Desember 2018. Tetapi hingga saat ini pembayaran cicilan Pesangon Tahap II tersebut tidak juga dilakukan.
Baca Juga: Surprise Ayu Ting ting, Ivan Gunawan Belikan Tiket Konser BTS
Rapar Dengar Pendapat kali ini menghasilkan kesimpulan, BAP DPD RI akan berupaya memediasi permasalaha ini dengan mengundang RDP Kementerian BUMN dan PT.
Merpati Nusantara Airlines untuk mendapatkan penjelasan atas permasalahan pembayaran pesangon PHK dan hak dana pensiun.***
