Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan untuk memastikan kualifikasi tenaga kerja asing (TKA) di pertambangan nikel.
Hal ini menyusul laporan masyarakat yang menyebut bahwa TKA tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai.
Menurut Mulyanto laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.
"Dirjen Minerba harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa," kata Mulyanto dalam Rapat Panitia Kerja (panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM; Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa, 15 Juni 2021.
Baca Juga: DPR Kritik Keras Anggaran Besar Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan
Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat.
Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini.
Jangan sampai, kata dia, nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.
"Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah," katanya.
