Network
Pedoman Tangerang - Sikap penolakan terhadap operasional tambang seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral (DPM), di wilayah konsesi tambang seluas 24.636 hektar, semakin menguat.
Alasan keberadaan lokasi tambang yang berada di zona rawan gempa, perusakan hutan tadah hujan hingga ancaman keselamatan warga, terus dikemukakan berbagai kalangan tomas dan masyarakat DAIRI dengan gerakan beberapa kali aksi unras ke DPRD DAIRI, BUPATI sampai ke Kementerian KLHLK.
Project pertambangan senilai $630 juta yang dioperasikan oleh Dairi Prima Mineral (DPM), sebuah perusahaan patungan raksasa pertambangan Indonesia Bumi Resources, yang dimiliki oleh keluarga Bakrie dengan Kelompok Pertambangan Logam Non Ferrous China (NFC) milik negara Tiongkok.
Pada operasionalnya, mereka akan menggali tanah Bukit Barisan, tulang punggung Sumatera yang merupakan daerah patahanan gempa.
Baca Juga: Gempa 2,8 Magnitudo Guncang Sumut Hati-hati Gempa Susulan
Daerah ini dikelilingi oleh hutan lindung dan desa-desa masyarakat adat Pakpak, Kabupaten Dairi di Sumatera Utara.
Seperti halnya diungkapkan oleh Pemimpin Gereja terbesar di Sumatera Utara, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Robinson Butarbutar.
Melalui surat tertulisnya ke Komisi II DPR RI, ia menyatakan penolakan tersebut seiring dengan keluarnya izin operasi produksi PT DPM oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2018.
Melalui izin tersebut, PT DPM pun mulai melakukan pembanguan tailing storage facility/fasilitas penyimpanan limbah (TSF) atau bendungan penampungan limbah tambang (tailing) yang hanya berjarak kurang dari 1000 m dari pemukiman penduduk.
