Network
Pedoman Tangerang - Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin, 14 Juni 2021.
Agenda pengawasan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu forum diskusi bersama pemangku kepentingan terkait dan kunjungan lapangan.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Balikpapan dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, Kasubdit Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Plh. Kepala Pusat P3E Kalimantan Kementerian LHK, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Kepala Balai DAS dan Pengelolaan Hutan Lindung, Kepala PDAM Kota Samarinda dan Kepala PDAM Kota Balikpapan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Dalam kesempatan itu Rahmad Mas'ud menyampaikan Balikpapan adalah kota paling layak dihuni dengan keberagaman dan kemajemukan etnis, suku dan agama, akan tetapi permasalahan air bersih masih menjadi masalah utama.
Baca Juga: Awali Kunker di Kalbar, Ketua DPD RI Ziarah ke Makam Pendiri Kota Pontianak
"Kekurangan air bersih di Kota Balikpapan kurang lebih 1200 Liter/detik, kami berharap dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibukota negara baru dapat menyelesaikan persoalan kekurangan air bersih di Kota Balikpapan," katanya.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan beberapa catatan krusial yang dihadapi Kota Balikpapan.
Menurut dia, DPD RI hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan daerah. Untuk itu, komunikasi antar kepala daerah harus terus dijalin secara intens terutama terkait program-program dari kementerian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
'DPD RI pun akan terus berjuang mengawal aspirasi daerah melalui program-program dari kementerian untuk seluruh wilayah di Indonesia," kata Yorrys.
