MPR Minta Pemerintah Rumuskan Langkah Antisipasi Lonjakan Kasus Virus

- 9 Juni 2021, 20:30 WIB
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Nasdem, Lestari Moerdijat, dalam diskusi virtual bertema "Alarm Bahaya Ledakan Gelombang Baru dan Antisipasinya", yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 9 Juni 2021.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Nasdem, Lestari Moerdijat, dalam diskusi virtual bertema "Alarm Bahaya Ledakan Gelombang Baru dan Antisipasinya", yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 9 Juni 2021. /Foto: Dok. MPR RI
 
Pedoman Tangerang - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah merumuskan langkah taktis untuk mengantisipasi lonjakan kasus virus susulan. Permintaan ini ia lontarkan melihat lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah wilayah belum juga mereda.
 
"Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona adalah dengan memutus mata rantai penularannya. Namun melihat kondisi saat ini, kita belum mampu mencegah ledakan kasus di sejumlah daerah," katanya dalam diskusi virtual bertema "Alarm Bahaya Ledakan Gelombang Baru dan Antisipasinya", yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 9 Juni 2021.
 
Lestari menuturkan, sebelum Lebaran sebenarnya para pemangku kepentingan sudah memprediksi akan terjadi peningkatan kasus positif pasca lebaran.
 
Ternyata, apa yang dikhawatirkan itu jadi kenyataan. Ia pun mengatakan bahwa lonjakan kasus terjadi akibat euforia pasca vaksinasi yang membuat sebagian masyarakat abai terhadap protokol kesehatan (prokes).
 
 
Menurut Rerie, sapaan akrab dia, kesadaran sosial terkait disiplin pelaksanaan prokes harus terus ditingkatkan lewat semangat membangun solidaritas dan saling menjaga di tengah masyarakat.
 
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menyebut disiplin menegakkan prokes merupakan bagian dari membangun ketahanan bangsa. Masyarakat akan mampu mengatasi dampak pandemi jika semua lapisan masyarakat menggalang solidaritas penuh untuk menekan kasus.
 
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan lonjakan kasus di sejumlah daerah harus diatasi antara lain dengan pengaturan sejumlah aspek seperti pendisplinan pelaksanaan prokes dan pembatasan aktivitas masyarakat.
 
Belajar dari pengalaman India mengendalikan kasus, ia menuturkan, upaya vaksinasi harus masif dilakukan, disamping pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik.
 
 
Upaya lain adalah dengan mempersiapkan pelayanan kesehatan primer, seperti Puskesmas dan klinik dalam penanganan Covid-19 sebagai unit layanan yang terdekat dengan masyarakat.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Prima mengungkapkan, setelah libur panjang biasanya terjadi peningkatan kasus positif Covid-19. Dengan disiplin tinggi menjalankan prokes, ia mengungkapkan, seharusnya masyarakat bisa menekan potensi penyebaran virus.
 
Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Pengendalian Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi menegaskan, perjuangan melawan virus seharusnya berhenti ketika menang, bukan ketika kita lelah. Ia menyayangkan sebagian masyarakat saat ini terlihat lelah dalam berjuang melawan Covid-19.
 
Sedangkan bagi para pemangku kepentingan, menurut Sonny, dalam upaya pengendalian Covid-19 harus belajar dari data yang ada, didalami, kemudian dibuat langkah antisipasinya.
 
 
Ia juga mengkhawatirkan saat terjadi peningkatan mobilitas masyarakat selalu diikuti dengan mengabaikan prokes. Hal ini kata dia harus benar-benar diperhatikan oleh pemangku kepentingan agar upaya mengendalikan virus tidak berujung sia-sia.
 
Sonny mengaku pihaknya sudah melaksanakan berbagai upaya untuk menanamkan perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hasilnya, pemahaman masyarakat terkait disiplin prokes sudah baik, hanya saja motivasi untuk melaksanakan prokes naik turun.
 
Sementara itu, Epidemiolog FKM Universitas Airlangga, Atik C. Hidajah mengatakan, keberhasilan proses pengendalian Covid-19 dari sisi epidemiologi sangat dipengaruhi oleh data, analisis, tindakan dan indikator yang tepat.
 
Menurut dia, hasil testing dan tracing seharusnya menjadi perhatian dalam proses pengendalian Covid-19. 
Dengan begitu, kecukupan jumlah sampel dan tingkat possitivity rate, dalam proses testing dan tracing diupayakan selalu memenuhi standar kelayakan yang berlaku.
 
 
Dengan indikator yang dihasilkan dari hasil testing dan tracing yang benar, Atik menegaskan, bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengendalian Covid-19 di tanah air.
 
Sebagai informasi, diskusi ini  dimoderatori oleh Luthfi A. Mutty, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Kemudian hadir sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Prima, dan Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Pengendalian Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi.
 
Kemudian Atik C. Hidajah yang merupakan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prof.Tjandra Yoga Aditama mewakili Guru Besar Fakultas Kedokteran UI.
 
Dari pihak penanggap, hadir Arifin Asydhad, Pemred Kumparan dan Pemred Radar Kudus, M. Zainal Abidin. Lalu dari pihak aktivis adalah Rita Haryani yang merupakan Aktivis Perempuan Jepara.***

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah