Pedoman Tangerang - Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jangan pergunakan lips service dalam penuntasan gerombolan mafia Konsorsium 303.
Bambang mengatakan memang benar Kapolri menyatakan penetapan 10 tersangka kemarin terkait Judi Online, tapi belum menyasar pada internal polri?
"Akankah polri membuka secara jelas siapa aja yang terlibat dalam internal mereka Pak? Kemudian 6 orang yang Masih buron dari 10 tersangka, bagaimana memandang hal ini? Apakah polri akan berhasil menangkap mereka ?" Kata Bambang pada Sabtu, 1 Oktober 2022.
10 nama tersangka konon ada Dalam bagan konsorsium 303 yang beredar. Jadi menurut Bambang, sangat aneh bila fokus pengungkapan jaringan judi ini bila hanya menyasar eksternal, tetapi mengabaikan nama2 di internal.
"Langkah konkrit penuntasan kasus ini tentu tak hanya mengejar tersangka para bandar, tetapi juga bersih-bersih internal," katanya.
Dan sama seperti pengungkapan kasus pembunuhan Joshua yang melibatkan 97 personel dalam upaya rekayasa dan menutup-nutupi.
Dan baru bergerak setelah Ferdy Sambo dicopot, Pengungkapan kasus 303 ini kemungkinan juga akan mengalami kesulitan bila nama-nama yang tercantum di dalam bagan itu tidak dinonaktifkan lebih dulu.
"Membersihkan borok di internal memang menyakitkan, tetapi itu sangat penting untuk Polri yang sehat dan baik di masa depan," paparnya.
Dengan kemampuan Polri saat ini mengejar tersangka dari eksternal tentunya lebih mudah bila ada konsisten dengan komitmen.
Dan kalau 10 orang tersangka itu tak bisa ditangkap berat rasanya bila publik tidak berasumsi bahwa pernyataan Kapolri kemarin sekedar lips service saja untuk meredam desakan masyarakat.
Laporan PPATK dan temuan dugaan gratifikasi jet pribadi untuk BG HK harusnya bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus ini.
Penuntasan dugaan keterlibatan oknum di internal tentunya akan lebih mudah bila nama2 yang berada dalam bagan dinon-aktifkan terlebih dulu. Ini untuk menjaga obyektifitas, dan konflik kepentingan.
Belajar dari awal pengusutan kasus Ferdy Sambo, kendala psikologis sering kali terjadi bila menyangkut pengusutan dugaan keterlibatan personel di internal Polri, apalagi bila menyangkut perwira tinggi.
Pembentukan tim gabungan Polri dan PPATK diharapkan benar-benar professional dan transparan. Dan ini harus tetap dikawal oleh semua pihak eksternal, publik, pers, pemerintah maupun parlemen, agar timsus gabungan tidak sekedar jadi alat legitimasi hasil pengungkapan kasus yang tidak memenuhi harapan publik.***