Pedoman Tangerang - Abdul Mu'ti selalu sekretaris umum PP Muhammadiyah, menyebut tingginya kedermawanan masyarakat dapat menjadi peluang bisnis lembaga filantropi.
Sebab di tengah masyarakat terdapat gejala "dhuafa entrepreneurs" yang berbisnis dengan komodifikasi kaum dhuafa.
"Kasus ACT itu juga menjadi catatan tentang integritas para pengelola lembaga filantropi. Banyaknya musibah dan tingginya kedermawanan masyarakat menjadi peluang "bisnis" para "pialang" filantropi," ujar Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Kamis 7 Juli 2022.
Untuk itu, masyarakat diimbau lebih cerdas menilai profesionalisme dan akuntabilitas lembaga filantropi. Sebab mereka, kata Mu'ti, berhak untuk mengetahui penggunaan dana yang telah mereka salurkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
"Penyelewengan juga berpotensi terjadi tidak hanya secara governance, tapi juga penggunaan dana untuk kepentingan politik dan distribusi yang tidak sesuai aturan," jelasnya.
Kemudian, dia mengusulkan agar pemerintah perlu membuat lembaga semacam OJK dalam lembaga keuangan Syariah guna memastikan keterlaksanaan good coorporate governance.
Menurutnya tidak adanya lembaga otoritas yang mengawasi lembaga filantropi dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan oleh pengurus.
"Kasus ACT itu menjadi pelajaran betapa pentingnya pengawasan baik internal yayasan maupun pengawasan oleh publik," tuturnya.
Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan setiap Lembaga dan Badan Zakat, Infaq, Sedekah dan lembaga-lembaga filantropi harus diaudit oleh akuntan publik. Lembaga-lembaga itu juga harus menyampaikan dananya ke publik.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menambah jumlah rekening milik lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dibekukan. Sebelumnya, PPATK hanya membekukan 60 rekening milik ACT dan yayasan turunannya karena diduga melakukan penyelewengan dana hasil sumbangan masyarakat.
"Saat ini PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi di 141 CIF pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki oleh ACT, yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan (PJK)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Kamis, 7 Juli 2022.
Ivan menerangkan, pembekuan rekening ini memiliki landasan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.
Dalam aturan itu, PPATK berhak melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap permasalahan yang menarik perhatian masyarakat serta diduga adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan.
Pada konferensi pers sebelumnya, Ivan menjelaskan salah satu bentuk dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat di ACT berupa pengelolaannya untuk bisnis. Lembaga itu diduga tidak langsung menyalurkan uang hasil sumbangan, tetapi memutarnya kembali untuk bisnis dan mendapatkan untung.
"Jadi kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis, sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya," kata Ivan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juli 2022.
Ivan menerangkan salah satu temuan PPATK seperti transferan senilai Rp30 miliar dari ACT kepada anak usaha lembaga filantropi tersebut.
Ivan menjelaskan temuan ini merupakan hasil analisa yang dilakukan PPATK terhadap transaksi keuangan lembaga tersebut sejak tahun tahun 2018.
"Peraturan telah jelas mengatur setiap lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dan harus dikelola secara akuntabel," ujar Ivan.
Sementara itu Presiden ACT Ibnu Khajar, menyebut pihaknya bakal bersurat ke PPATK untuk mengajukan audiensi mengenai pemblokiran ratusan rekening ACT beserta yayasan turunannya. Ibnu menyebut pembekuan rekening mengakibatkan uang sumbangan dari masyarakat untuk beberapa program tidak bisa dijalankan.
"Dengan PPATK kami berkirim surat lah ke sana. Jadi insya Allah kami ingin tunjukan bahwa ACT sangat kooperatif, kita sangat apresiasi dan siap untuk dibina. Kami juga ingin menyambungkan koordinasi dengan semua pihak," ujar Ibnu.
Ibnu Khajar menjelaskan pihaknya masih mengecek masing-masing rekening milik ACT yang sudah dibekukan oleh PPATK. Untuk rekening yang masih bisa diakses, Ibnu memerintahkan agar dananya segera dicairkan untuk kepentingan program.
"Rekening yang sudah ada di kami atau dana cash yang bisa kami cairkan, karena ini amanah dan harus kami cairkan. Kami nggak ingin cacat amanah dalam menyalurkan amal-amal dari masyarakat," kata Ibnu.***