Pedoman Tangerang - Ditengah isu masa jabatan presiden 3 periode yang kencang disuarakan boleh berbagai pihak, ternyata mendapatkan perhatian khusus dari pengamat militer.
Ya, Selamat Ginting mengungkapkan kemungkinan Jokowi bermain mata dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan juga Polisi.
Apalagi, praktik 'kerja sama' semacam itu sudah terjadi sejak era Soekarno pada tahun 1962-an.
"Sejak tahun 62, era Soekarno itu, disitu kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam Kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik," tutur Selamat Ginting, sebagaimana dilansir dari Pikiran Rakyat, Jumat 27 Mei 2022.
Baca Juga: UAS Ditolak Singapura, Faizal Assegaf: Propaganda Anti Islam dan Skenario Untuk Melemahkan Indonesia
Baca Juga: Hutang Indonesia Capai 7.000 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan Bilang: Itu Masih Kecil!
"Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya, nah Apakah sekarang juga seperti itu? tentu akan Kita uji," ucapnya.
"Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa," ujarnya menambahkan.
Selamat Ginting menekankan bahwa kondisi tersebut sampai saat ini masih sama, hanya berbeda aparat yang mendominasinya.
"Sekarang ini kondisi Memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi," katanya.
"Sehingga Jenderal Tito itu Kelihatan sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun Walikota daripada militer," tuturnya.
Selamat Ginting kemudian menjelaskan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto.
"Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an," tuturnya.
"Nah di situ kemudian muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution, jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah," ujarnya.
"Kan Hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer," ucapnya menambahkan.
Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI.
"Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main," tuturnya.
Sebagaimana diketahui wacana perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi jadi perdebatan.
Adalah para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Mereka menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.
Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.
"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022 lalu.
Berita ini sebelum telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Pengamat Militer: Jokowi Main Mata dengan TNI-Polri untuk Pertahankan Kekuasaan," (Eka Alisa Putri).***